Bukan Cuma Jual Beli Tanah Negara, Penyelidikan KPK Temukan Indikasi Mark Up Dana Lahan Whoosh

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 November 2025
Bukan Cuma Jual Beli Tanah Negara, Penyelidikan KPK Temukan Indikasi Mark Up Dana Lahan Whoosh

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok. KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPK mengungkap adanya dugaan praktik korupsi dalam pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), salah satu proyek strategis warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang kini tengah diusut lembaga antirasuah.

Awalnya, dalam penyelidikan KPK ditemukan adanya indikasi modus jual-beli tanah yang sebenarnya sudah menjadi aset negara terkait lahan yang masuk dalam proyek kereta cepat itu.

"Kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali begitu, ya, dalam proses pengadaan lahan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada media di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (17/11).

Baca juga:

KPK Duga Ada Tanah Negara Dijual ke Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh

Menurut Budi, inti utama dari modus ini adalah negara harus membeli kembali tanah yang seharusnya sudah menjadi miliknya. “Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengondisian-pengondisian dalam proses pengadaan lahannya,” tuturnya, dikutip Antara

Tak hanya itu, Budi menambahkan KPK juga menelusuri kemungkinan adanya praktik mark up dana dalam proses pengadaan lahan proyek Whoosh tersebut.

Namun, lanjut dia, KPK untuk sementara masih menutup rapat identitas pihak-pihak yang telah diperiksa sebagai saksi karena masih dalam proses penyidikan.

Baca juga:

Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden

“Ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, dimintai keterangan,” tandas Jubir KPK itu.

Sebelumnya, KPK mengumumkan tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Pengusutan kasus yang terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dimulai sejak awal 2025 lalu. (*)

#Whoosh #KPK #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
372 Barang Penumpang Tertinggal di Kereta Whoosh Selama Nataru 2026, ini Nomor Kontak untuk Pengambilan Kembali
Jenis barang yang paling banyak tertinggal yakni botol minum, bluetooth earphone, tas, mainan, aksesori, hingga oleh-oleh.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
372 Barang Penumpang Tertinggal di Kereta Whoosh Selama Nataru 2026, ini Nomor Kontak untuk Pengambilan Kembali
Indonesia
Malam Pergantian Tahun, Jumlah Penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tembus 16 Ribu Orang dalam Sehari
Pada hari ini, KCIC mengoperasikan sebanyak 62 perjalanan Whoosh per hari meningkat 29 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
Malam Pergantian Tahun, Jumlah Penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tembus 16 Ribu Orang dalam Sehari
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara, 15 Saksi Diperiksa
KPK memeriksa 15 saksi terkait dugaan pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara. Mantan Kajari dan dua pejabat kejaksaan ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 31 Desember 2025
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara, 15 Saksi Diperiksa
Indonesia
Lakukan Tes Urin, Tahanan KPK Bebas Narkoba
Pemeriksaan tes urine itu dilakukan atas imbauan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
Lakukan Tes Urin, Tahanan KPK Bebas Narkoba
Indonesia
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dwi Astarini - Senin, 29 Desember 2025
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Indonesia
Kereta Whoosh Jadi Destinasi Wisata, Orang Malaysia Ramai ke Indonesia untuk Mencoba
Hal yang dilakukan wisatawan Malaysia itu wajar mengingat Whoosh merupakan kereta cepat pertama dan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara.
Dwi Astarini - Senin, 29 Desember 2025
Kereta Whoosh Jadi Destinasi Wisata, Orang Malaysia Ramai ke Indonesia untuk Mencoba
Indonesia
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK mengungkap alasan mengapa penyidikan kasus tambang Konawe Utara dihentikan. Hal itu dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Temuan LHPKN digunakan KPK dalam proses penyelidikan atau penyidikan untuk membandingkan beberapa hal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Bagikan