Ironi Pidato Jokowi 16 Agutus, Lari dari Banjir & Gempa Disambut Asap

“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.”

Lewat kata-kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato kenegaraan 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8) lalu itu, menjadi tonggak sejarah memastikan Ibu Kota Negara pindah ke Pulau Borneo. Duit Rp83,3 triliun bakal disiapkan untuk proses tahap awal pemindahan. Total anggarannya disebut-sebut sampai Rp465 triliun.

Baca Juga:

4 Dasar Jokowi Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan

Batal Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Ingin Jaga Suasana Hati Warga Kalimantan

Meski demikian, Kepala Negara masih merahasiakan lokasi persis ibu kota pengganti DKI Jakarta. Jokowi pun berjanji biaya pindah ibu kota ini akan diusahakan seminim mungkin membebani keuangan negara. Prosesnya berlangsung bertahap mulai dari perencanaan di 2021 hingga 2024, diawali pemindahan fisik.

Menurut Jokowi, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," tegas Presiden yang disambut tempuk tangan meriah para hadirin.

Impor Asap ke Negara Tetangga

Melirik beberapa pekan ke belakang, Jumat 27 Juli 2019, asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut sudah mulai menyelimuti Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Dikutip Antara, Manggala Agni berjibaku melakukan pemadaman api di Desa Taruna dan Desa Taruna Jaya, Kapuas, sedangkan tim Posko Induk Penanganan Darurat Bencana melakukan pemadaman api di sekitar Kota Palangka Raya.

Waktu berjalan dan titik kebakaran hutan di Kalteng pun terus bertambah. Senin, 12 Agustus atau 4 hari sebelum pidato kenegaraan Jokowi, citra satelit BMKG menangkap peningkatan titik api dari 69 menjadi 82 hotspot. Bahkan, kabut asap akibat kebakaran hutan sudah sampai ke negeri tetangga, Malaysia di wilayah negara bagian Serawak, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan.

Baca Juga:

Ibu Kota Pindah, Sandiaga Khawatir Harga Properti di Kalimantan Naik

Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota, Sandi Singgung soal Utang

Pada saat yang sama, Kabupaten Gunung Mas di Kalteng tengah berstatus siaga darurat bencana Karhutla. Kota Gunung Mas kini memang menjadi sorotan. Jokowi sempat meninjau wilayah itu sebagai calon ibu kota baru. Bahkan, Kepala Negara sempat memberi sinyal kuat bakal dipindahkan ke sana. "Nemu, nemu, nemu feeling," kata Jokowi, saat meninjau Bukit Nyuling, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu, 8 Mei lalu.

Tak hanya Gunung Mas, Jokowi juga sempat mendatangi Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kepala Negara mengakui Kaltim memiliki keunggulan untuk menjadi ibu kota karena telah memiliki fasilitas infrastruktur yang lebih lengkap ketimbang Provinsi lain di Kalimantan, mulai dari bandara internasional hingga jalan tol. Bukit Soeharto sendiri kebetulan berada dekat dengan calon jalan tol Samarinda-Balikpapan. Hanya sayangnya, wilayah itu berada di kawasan hutan lindung.

Yakin Bebas Banjir dan Gempa?

Keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta memang tidak lepas dari karakter Pulau Jawa yang rawan bencana, mulai dari banjir, gunung meletus hingga gempa skala besar. Pusat Gempa Nasional telah berhasil mengidentifikasi 285 sesar dan patahan aktif dari ribuan yang ada di Pulau Jawa.

Parahnya, dari sesar aktif yang teridentifikasi itu relatif berdekatan dengan Jakarta, seperti di Lembang dan Cimandiri yang menjadi ancaman untuk hulu pusat pemerintahan saat ini. Belum lagi banjir yang hampir setiap tahun tidak pernah absen menggenangi Jakarta menjadi wajar Jokowi ingin Ibu Kota dipindah ke wilayah yang lebih aman.

Baca Juga: Andai Jakarta Tak Lagi Menjadi Ibu Kota

Ancaman seismik lainnya datang dari zona subduksi selatan Jawa yang secara teoritis bisa berpotensi menghasilkan gempa sampai magnitudo 9,6 mengingat panjangnya mencapai 1.896 kilometer (km).

"Jika itu patah secara bersamaan maka akan menghasilkan gempa sebesar itu. Sebagai pembanding yang di Aceh (2004), gempa sebesar itu, yang patah sepanjang sekitar 1.300 km, sehingga menghasilkan tsunami," tutur Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto.

Namun, ternyata Kalimantan tidak benar-benar bersih dari ancaman gempa. Jejak-jejak gempa juga ada di sana, namun dari sisi frekuensi dan intensitas relatif sedikit dibanding daerah lain di Indonesia karena tidak ada gunung berapi di Kalimatan. Ada sesar Adang-Lupar dan Sangkulirang yang berpotensi memicu gempa. Berdasarkan panjangnya, sangat mungkin menghasilkan gempa dengan magnitudo 6 sampai dengan 7.

Baca Juga:

Darurat, Asap Kebakaran Hutan di Wilayah Calon Ibu Kota Negara Sudah Sampai Malaysia

Plus Minus Kaltim dan Kalteng Sebagai Calon Ibu Kota Versi Bappenas

Eko juga mengingatkan kerapatan sungai di Kalimantan sangat luar biasa. Kondisi ini menunjukkan kelimpahan air dan curah hujan tinggi yang berpotensi banjir, yang kerap terjadi di Kalteng.

Menurut Eko, batu bara dan gambut yang sangat melimpah di Pulau Kalimantan hanya terjadi di wilayah rawa atau yang memiliki kandungan banyak air yang tergenang untuk membentuknya. Secara natural, Kalimantan sejak lama merupakan wilayah banjir karena genangan air, sehingga mampu menghasilkan batu bara berusia 30.000 tahun atau bahkan jutaan tahun.

Adapun, ekosistem gambut memiliki keunikan tersendiri dan menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Tercatat jumlah tumbuhan berbunga dan paku-pakuan penyusun hutan gambut di Kalimantan mencapai 927 spesies, jenis flora sebanyak 9.956, sedangkan jenis endemik lainnya 3.936. Namun, gambut juga menyimpan ancaman tersendiri, terutama ketika terjadi kebakaran lahan.

Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Joeni Setijo Rahajoe menjelaskan total luas lahan gambut di Kalimantan mencapai 3,1 juta ha sampai dengan 6,3 juta ha dengan ketebalan bervariasi mencapai satu hingga lebih dari 12 meter (m). Sebaran lahan gambut di Kalteng ada di 13 kabupaten. Pada kondisi alaminya lahan gambut sangat penting dalam mencegah pemanasan global.

Sebaliknya, jika terbakar akan melepas karbon dalam jumlah sangat besar sehingga menjadi pemicu proses pemanasan global. Belum lagi kebakaran lahan gambut memang sulit untuk cepat dipadamkan karena karekter tanahnya yang berbentuk lapisan, atau berlayer-layer.

Hanya saja patut dicatat, kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan selama ini bukan disebabkan alam, tetapi karena intervensi manusia. LIPI melihat faktor pengawasan terhadap aksi pembakaran lahan gambut bisa menjadi alternatif pencegahan jika nanti Kalimantan menjadi Ibu Kota Negara baru.

Kabut Asap Menyambut

Pekerjaan rumah lain yang tersisa tentu saja 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) atau PNS Pusat yang akan ikut pindah ke kota mana pun Ibu Kota Negara baru nanti. Mereka akan pindah bersama anggota keluarga setidaknya menjadi lima juta orang, dan sebenarnya dari segi jumlah sama saja dengan memindahkan satu negara.

Baca Juga: Jika Ibu Kota Indonesia Pindah, Sejuta ASN Juga Ikut

Tak sampai 20 tahun, tentu saja jumlah penduduk di ibu kota baru bisa bertambah dua atau bahkan lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya. Ancaman kepadatan manusia dan penduduk yang menjadi momok DKI saat ini bakal menghantui Kalimantan.

Wajar bila Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemilihan lokasi Ibu Kota Negara baru butuh pemikiran matang. Bila tidak, sama saja 'memindahkan' ancaman dari banjir atau gempa di Pulau Jawa menjadi ancaman asap di Kalimantan.

"Jawa kan lahan besar tidak ada lagi. Tapi harus hati-hati juga, contohnya kalau di Kalimantan itu lahan gambut banyak, bisa terbakar," kata JK, beberapa waktu lalu. "Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini makan tempo panjang." (Knu)

Baca Juga: Wapres JK Ingatkan Potensi Bahaya Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan