Andai Jakarta Tak Lagi Menjadi Ibu Kota, Bisakah?

SEJAK zaman dahulu, sebuah peradaban dan perkotaan di mulai di dekat perairan. Misalnya, Mesopotamia dengan sungai Tigrisnya, Mesir dengan sungai nilnya atau Tiongkok dengan Sungai Kuningnya. Tahukah kamu mengapa bisa muncul peradaban? Masyarakat yang tinggal di dekat air biasanya memiliki kualitas hidup yang baik. Mereka subur dan makmur.

Ketika urusan perutnya sudah terkendali dengan baik maka mereka bisa mengembangkan seni dan peradabannya dengan baik. Hal tersebut terjadi pula di Jakarta. Sunda Kelapa membuat peradaban di ibukota negara ini sejak zaman dahulu telah tertata baik.

Keberadaan pesisir pantai rupanya menjadi magnet tersendiri bagi para pedagang asing. Mudahnya akses transportasi laut membuat mereka pun menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat bisnis. Keberadaan para pedagang asing ini membuat masyarakat Betawi terbiasa dengan potret multikulturalisme sejak dahulu.

Multikulturalisme yang sudah berkembang di tengah masyarakat tersebut rupanya membuat warga Jakarta begitu terbuka dengan pendatang. Sisi multikulturalisme tersebut membuat Jakarta dipandang tak hanya cocok untuk pusat bisnis tetapi juga pusat pemerintahan.

“Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, jika ada knowledge concentration, business concentration, atau administration concentration di suatu wilayah maka akan terjadi migrasi secara besar-besaran ke wilayah tersebut,” ujar pengamat kota dan budayawan Betawi, Dr. Fuad Gani, SS.MA. Jakarta memiliki ketiga konsentrasi tersebut. Migrasi secara masif menyebabkan jumlah penduduk di Jakarta overpopulated.

Derasnya arus migrasi membuat pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persiapan pemindahan ibu kota tersebut melibatkan berbagai pihak seperti ahli IT, ahli planologi dan ekonom. “Pemindahan tersebut melibatkan ahli-ahli dari berbagai bidang. Namun harus dilihat apakah ada aspek-aspek tak terlihat seperti politik dan kultur di dalamnya,” tutur Fuad saat ditemui di Universitas Indonesia, Jumat (21/6).

Menurutnya, aspek-aspek tersebut kerap kali dipandang sepele namun bisa memberi efek domino di kemudian hari. “Dari segi pembangunan gedung mungkin memerhatikan sustainability, IT pun sudah canggih tetapi itu hanya instrumen. Kita juga harus memikirkan eksesusinya di lapangan,” ucapnya.

Hal paling mendasar adalah dari sisi administrasi. Ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke luar daerah, semua akan berubah. “Kalau pindah kita harus mengubah kop surat. Terlihat sepele namun sebenarnya pengurusan administratif itu merepotkan,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki keperluan ke kementerian tertentu pun akan mengalami kesulitan.

Kedua, ia menjelaskan pegawai yang hendak dipindahkan ke luar pulau juga belum tentu semuanya ingin pindah. “Ketika pemerintah memindahkan kementerian, otomatis pegawainya juga akan pindah. Pertanyaannya apakah mereka semua bersedia terutama pegawai-pegawai usia lanjut,” urainya. Menurutnya, pegawai-pegawai usia 35 tahun ke atas telah memiliki kehidupan settle di Jakarta. Teman-teman dan fasilitas yang mereka dapatkan di Jakarta membuat mereka enggan untuk meninggalkan Jakarta.

“Pegawai yang sudah tua ibaratnya lebih baik kampungnya di tenggelamkan daripada harus pindah,” cetusnya bergurau. Keengganan mereka untuk keluar kota berpotensi membuat pegawai usia tua pensiun dini. Kalau mereka pensiun dini artinya pemerintah harus menyediakan anggaran ekstra untuk mereka yang memutuskan pensiun lebih awal.

Sementara hal ketiga yakni hilangnya berbagai kenyamanan yang didapat di Jakarta. “Jakarta menawarkan berbagai kenyamanan untuk masyarakat. Surga dan neraka tersedia semua di sini,” jelasnya. Untuk membangun fasilitas yang selengkap dan sebaik Jakarta lagi-lagi pemerintah harus menganggarkan dana khusus. Belum lagi dengan kualitas air yang tersedia di calon ibukota.

Fuad menyebutkan, Palangkaraya yang didominasi oleh lahan gambut membuat suhu lebih panas dan air resapannya pun lebih sulit daripada di Jakarta. “Kesulitan air mungkin jadi hal yang harus dihadapi padahal sebagai orang muslim, sehari minimal kita harus menggunakan air lima kali,” jelasnya.

Hal terakhir yang menjadi concern para budayawan adalah penerimaan warga setempat pada pendatang. Budayawan Betawi lainnya, Dr. Yudhi Syarif, M.Hum mengatakan bahwa potret multikulturalisme Jakarta membuat warga bisa hidup rukun dengan warga pendatang sejak berpuluh-puluh tahun lalu. "Kita tidak tahu bagaimana karakteristik masyarakat di kota yang diproyeksikan sebagai ibukota baru. Kalau tidak melakukan pendekatan secara kultur, bisa menyebabkan konflik," jelas Yudhi.

Sementara untuk masyarakat asli Jakarta, Yudhi menuturkan bahwa masyarakat Betawi sendiri tak memiliki masalah jika tak lagi menjadi ibu kota. "Bahasa sederhananya lu pindah ya pindah aja, kita ngga ada masalah," ucap Yudhi. Yudhi menjelaskan bahwa masyarakat asli Jakarta optimis bahwa Jakarta masih akan menjadi magnet perbisnisan.

"Apalagi pada dasarnya masyarakat Betawi lebih senang berbisnis. Jadi, pemindahan pemerintahan tidak akan membawa pengaruh signifikan bagi kami. Malah enak Jakarta sepi," tukas pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tersebut berkelakar. (avia)