Plus Minus Kaltim dan Kalteng Sebagai Calon Ibu Kota Versi Bappenas

MerahPutih.Com - Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan secara pasti lokasi ibu kota negara yang baru. Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa dirinya memiliki feeling dengan sebuah lokasi di kawasang Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) namun keputusan masih menunggu kesepakatan dengan DPR.

Lantas, lokasi manakah yang lebih ideal untuk ibu kota? Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur?

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan plus dan minus Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota negara Indonesia yang baru.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kalimantan Tengah memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai calon Ibu Kota negara.

"Kalteng bebas bencana gempa bumi dan 97 persen wilayah deliniasi tergolong ke dalam area yang aman dari banjir," ujar Bambang saat diskusi pemindahan Ibu Kota negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5).

Selain itu, keunggulan Kalteng lainnya yaitu ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status hutan produksi konversi (bebas konsesi) dan hutan produksi dengan konsesi hutan alam, memiliki akses terhadap Bandara Tjilik Riwut, dan tidak berbatasan langsung dengan batas negara.

Adapun kelemahan Kalteng salah satunya yaitu lokasinya jauh dari pelabuhan laut yaitu sekitar enam jam.

"Bagaimanapun Indonesia negara maritim, negara kepulauan, bukan negara kontinen seperti Brazil atau Kazakhstan. Idealnya, Ibu Kota tidak harus di pinggir laut, tapi tidak terlalu jauh dari laut," ujar Bambang.

Ketersediaan sumber daya air tanah juga terbatas dan hanya tersedia air sungai. Kemudian, di sebagian besar wilayah deliniasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Struktur demografi Kalteng relatif homogen dan secara historis juga pernah terjadi konflik sosial yaitu peristiwa Sampit.

Sementara itu, Kalimantan Timur memiliki sejumlah keunggulan yaitu dekat dengan dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan, dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan -Samarinda, dan dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Di Kaltim juga tersedia infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografinya heterogen dimana sebagian besar merupakan pendatang.

"Lokasi deliniasi Kalteng dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di sekitar Selat Makassar," kata Bambang.

Sebagaimana dilansir Antara, Kaltim juga bebas bencana alam gempa bumi dan kebakaran hutan, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, serta memiliki ketersediaan lahan dengan status areal penggunaan lain (APL) atau areal bukan kawasan hutan, hutan produksi dengan konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi.

"Kelemahannya, Kaltim rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai dan ketersediaan sumber daya air tanahnya rendah," ujar Bambang.

Hingga saat ini calon lokasi Ibu Kota negara yang baru belum ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo karena masih menunggu hasil kajian oleh Bappenas yang tengah dalam tahap finalisasi. Laporan keunggulan dan kelemahan Kalteng dan Kaltim itu merupakan hasil kunjungan presiden ke kedua provinsi tersebut.

Berikut adalah sejumlah kriteria penentuan lokasi Ibu Kota negara yang baru yaitu pertama, lokasi strategis. Secara geografis, Ibu Kota negara harus berada di tengah wilayah Indonesia untuk mereprensentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI atau Kawasan Timur Indonesia, atau disebut Indonesia Centris.

Kedua, harus tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Ketiga, lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran utan dan lahan gambut.

Keempat, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Kelima, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, dimana terdapat akses mobilitas atau logistik yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan.

Selain itu, tersedia pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau. Tersedia layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Keenam, potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal. Terakhir, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.(*)