Jika Ibu Kota Indonesia Pindah, Sejuta ASN Juga Ikut

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 30 Juli 2019
Jika Ibu Kota Indonesia Pindah, Sejuta ASN Juga Ikut

Ilustrasi ASN. (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia sedang dipertimbangkan Pemerintah. Kabarnya, Kalimantan adalah tempat yang dipilih untuk jadi pusat pemerintahan selanjutnya.

Perpindahan Ibu Kota juga akan diikuti oleh pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) kementerian dan lembaga (K/L) pusat. Sedikitnya ada satu juta abdi negara yang akan ikut jika memang hal itu terjadi.

Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Jika Wacana Pemindahan Ibu Kota Batal

“Ini kita di Kementerian lembaga di pusat ini jumlah ASN-nya di tingkat pusat itu 1 juta orang. Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah,” ungkap Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin di Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Pengunjung beraktivitasi di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/12/2018). - (ANTARA/Dhemas Reviyanto)
Pengunjung beraktivitasi di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/12/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Di waktu berbeda, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata mengatakan, pemilihan Kalimantan sebagai Ibu Kota Baru lantaran memiliki lahan yang luas serta relatif aman dari ancaman alam seperti gempa bumi.

Selain itu, Kalimantan juga dinilai berada di tengah wilayah Indonesia. Dengan begitu, tidak lagi Jawa-sentris, pemerintahan bisa lebih berwarna Indonesia-sentris.

Baca Juga: 4 Hal Ini Buat Proses Pemindahan Ibu Kota Berjalan Lancar

Rudy juga mengatakan, saat ini sudah ada tiga opsi wilayah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Baru, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

“Kementerian PPN/Bappenas telah mengukur dampak ekonomi pemindahan ibu kota dan melakukan modeling. Ada tiga kandidat, yakni Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur," ujarnya. (Knu)

Baca Juga: Empat Calon DPD DKI Tolak Pemindahan Ibu Kota

#Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecilnya gaji guru dan ASN saat memaparkan arus dana keluar Indonesia serta praktik export under-invoicing di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
KemenPAN-RB menetapkan ASN WFH setiap Jumat mulai April 2026. Simak aturan lengkap, skema kerja, dan ketentuan layanan publiknya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Indonesia
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Pemprov DKI resmi terapkan WFH setiap Jumat untuk ASN. Simak aturan, kriteria pegawai, hingga dampaknya terhadap layanan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
ASN DKI Jakarta viral usai ganti pelat mobil dinas jadi putih di Puncak Bogor. Pemprov beri teguran dan ungkap alasan terkait konten promosi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Pramono Anung: WFH ASN DKI Tak Ganggu Pelayanan Publik, Pelanggar Bakal Disanksi
Gubernur DKI Pramono Anung pastikan WFH ASN tidak ganggu pelayanan publik. Skema 25–50 persen, pelanggar terancam sanksi tegas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
Pramono Anung: WFH ASN DKI Tak Ganggu Pelayanan Publik, Pelanggar Bakal Disanksi
Indonesia
WFH ASN DKI Jakarta Berlaku, Pramono Tegaskan Larangan Pakai Kendaraan Dinas
Pemprov DKI terapkan WFH ASN setiap Jumat. Pramono Anung melarang penggunaan kendaraan dinas untuk tekan konsumsi BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
WFH ASN DKI Jakarta Berlaku, Pramono Tegaskan Larangan Pakai Kendaraan Dinas
Indonesia
WFH ASN DKI Berlaku Tiap Jumat, Pramono: Pelanggar Akan Disanksi
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH ASN setiap Jumat mulai April 2026 untuk hemat BBM. Pelanggar terancam sanksi tegas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
WFH ASN DKI Berlaku Tiap Jumat, Pramono: Pelanggar Akan Disanksi
Indonesia
ASN Wajib WFH Setiap Jumat, Kemenag Tegaskan: Bukan Work From Anywhere
Pemerintah tetapkan ASN WFH setiap Jumat. Kemenag menegaskan pegawai harus tetap standby, ponsel aktif, dan menjaga disiplin kerja meski dari rumah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Wajib WFH Setiap Jumat, Kemenag Tegaskan: Bukan Work From Anywhere
Bagikan