Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas

Ilustrasi ASN. (Foto: dok. Pemprov Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk menyediakan layanan psikologis di semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Tujuannya adalah untuk melayani warga, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengalami masalah kesehatan mental.

“Ini menjadi perhatian serius. Kehadiran tenaga psikolog di Puskesmas harus dipercepat agar ASN dapat mengakses layanan psikologi secara langsung ketika diperlukan,” ujar Thamrin dalam keterangannya, Selasa (12/8).

Baca juga:

Bupati Koltim Abdul Azis Ungkap Psikologis Keluarganya Terganggu Gara-Gara Kabar Diciduk OTT KPK

Desakan ini muncul setelah hasil skrining kesehatan mental tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 15% ASN di Jakarta, atau sekitar 10.000 pegawai, berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.

Thamrin menekankan pentingnya langkah ini dan meminta Dinkes berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro SDM untuk mendukung kesehatan mental dan fisik para ASN.

Menurutnya, kesehatan mental birokrasi akan sangat mempengaruhi kualitas layanan publik.

Komisi E berjanji akan mengawal program ini agar berjalan efektif.

Di sisi lain, Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menargetkan semua Puskesmas memiliki layanan psikologis pada tahun 2025.

Baca juga:

Psikolog Bocorkan Cara Musik Melatih Otak Anak Jadi Super Cerdas Sejak Dini

Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan mental di tingkat dasar, yang juga mencakup konseling berhenti merokok dan layanan lainnya.

“Tahun ini kami targetkan semua puskesmas memiliki psikolog. Jadi puskesmas benar-benar bisa memberikan layanan kesehatan mental, termasuk layanan berhenti merokok dan konseling lainnya,” tandas Ani.

#ASN #Aparatur Sipil Negara (ASN) #Gangguan Psikologis #Pemprov DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Wajibkan Fasilitas Publik Siapkan Tempat Merokok Tertutup Agar Tidak Ganggu UMKM
Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pramono Anung Wajibkan Fasilitas Publik Siapkan Tempat Merokok Tertutup Agar Tidak Ganggu UMKM
Indonesia
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka
Anggota dewan tersebut juga mendukung usulan Komisi B agar PT. TransJakarta melakukan evaluasi berkala
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka
Indonesia
DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh
Kevin Wu berpandangan bahwa FKUB memiliki potensi besar untuk menanggulangi isu intoleransi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh
Indonesia
5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan
Kalau ada beberapa hari lalu penerima MBG banyak keracunan, tentu harus ditingkatkan pengawasannya
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan
Indonesia
Pemprov DKI Susun Mekanisme Sanksi Sosial bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok
DPRD DKI menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KTR rampung pada akhir September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Pemprov DKI Susun Mekanisme Sanksi Sosial bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Massa berdemo di depan kantor DPRD DKI menolak perda kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat hiburan malam.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Relokasi Pedagang Eks Pasar Barito Ditargetkan Rampung Awal Oktober 2025
Pemprov DKI ingin memastikan seluruh proses relokasi berjalan tertib dan tepat waktu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Relokasi Pedagang Eks Pasar Barito Ditargetkan Rampung Awal Oktober 2025
Indonesia
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal parkir liar 21 tahun yang ditemukan di lahan Pemprov.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
DPRD DKI Jakarta menemukan parkir liar 21 tahun di lahan Pemprov. Kerugiannya pun mencapai Rp 37,8 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Indonesia
Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan untuk bersikap tegas terhadap guru yang bermasalah. Selama ini, ada guru yang terlibat kasus pelecehan seksual.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila
Bagikan