Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas

Ilustrasi ASN. (Foto: dok. Pemprov Jakarta)
Merahputih.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk menyediakan layanan psikologis di semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Tujuannya adalah untuk melayani warga, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengalami masalah kesehatan mental.
“Ini menjadi perhatian serius. Kehadiran tenaga psikolog di Puskesmas harus dipercepat agar ASN dapat mengakses layanan psikologi secara langsung ketika diperlukan,” ujar Thamrin dalam keterangannya, Selasa (12/8).
Baca juga:
Bupati Koltim Abdul Azis Ungkap Psikologis Keluarganya Terganggu Gara-Gara Kabar Diciduk OTT KPK
Desakan ini muncul setelah hasil skrining kesehatan mental tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 15% ASN di Jakarta, atau sekitar 10.000 pegawai, berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.
Thamrin menekankan pentingnya langkah ini dan meminta Dinkes berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro SDM untuk mendukung kesehatan mental dan fisik para ASN.
Menurutnya, kesehatan mental birokrasi akan sangat mempengaruhi kualitas layanan publik.
Komisi E berjanji akan mengawal program ini agar berjalan efektif.
Di sisi lain, Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menargetkan semua Puskesmas memiliki layanan psikologis pada tahun 2025.
Baca juga:
Psikolog Bocorkan Cara Musik Melatih Otak Anak Jadi Super Cerdas Sejak Dini
Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan mental di tingkat dasar, yang juga mencakup konseling berhenti merokok dan layanan lainnya.
“Tahun ini kami targetkan semua puskesmas memiliki psikolog. Jadi puskesmas benar-benar bisa memberikan layanan kesehatan mental, termasuk layanan berhenti merokok dan konseling lainnya,” tandas Ani.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pramono Anung Wajibkan Fasilitas Publik Siapkan Tempat Merokok Tertutup Agar Tidak Ganggu UMKM

DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka

DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh

5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan

Pemprov DKI Susun Mekanisme Sanksi Sosial bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok

Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam

Relokasi Pedagang Eks Pasar Barito Ditargetkan Rampung Awal Oktober 2025

Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar

Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila
