Iftinavia Pradinantia
RENCANA pemindahan ibu kota menjadi salah satu wacana yang hangat diperbincangkan. Rupanya, ide pemindahan ibu kota ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Soekarno, lalu dilanjutkan dengan Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Soeharto bahkan sempat mewacanakan Jonggol sebagai kota administratif kala itu.
Kini, Jokowi pun kembali mengusung rencana pemindahan ibu kota. Namun, pemindahan ibu kota tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai isu kultur dan politik yang mungkin saja mewarnai rencana pemindahan tersebut.
Pengamat Kota sekaligus Budayawan Betawi, Dr. Fuad Gani, SS. MA mengatakan permasalahan yang mungkin saja dihadapi misalnya keterikatan penduduk setempat dengan Jakarta dapat menyebabkan masyarakat enggan pindah, fasilitas yang mungkin tak sebanding dengan Jakarta, hingga pemindahan administrasi sejumlah kementerian yang tak mudah.
Sementara budayawan Betawi, Dr. Yudhi Syarif, M.Hum menilai permasalahan yang mungkin saja terjadi yakni karakter masyarakat di calon ibu kota negara yang berbeda dengan Jakarta membutuhkan banyak penyesuaian. "Penyesuaian itu kan memakan waktu. Jika terburu-buru dikhawatirkan bisa menyebabkan konflik," tutur Yudhi.
Supaya pemindahan ibu kota tersebut berjalan stabil dan sustain, kedua budayawan tersebut mengatakan ada beberapa hal yang bisa menjadi alternatif. Berikut beberapa rekomendasi budayawan:
1. Persiapan Matang
Fuad menjelaskan, persiapan pemindahan ibukota haruslah matang. Dibutuhkan waktu panjang agar seluruh persiapan matang. "Beberapa negara yang memindahkan ibu kota negara membutuhkan waktu bertahun-tahun agar persiapannya matang.
Setidaknya butuh 25 tahun," ucap Fuad. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah bisa studi banding dengan negara lain yang telah terlebih dahulu memindahkan ibu kota negaranya,mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur di lokasi yang baru, hingga mengurus administrasi kementerian yang akan dipindahkan.
2. Menyelenggarakan Jejak Pendapat
Salah satu hal yang penting namun diabaikan kala menentukan calon ibu kota negara adalah penyelenggaraan jejak pendapat. Fuad mengatakan bahwa masyarakat luas perlu dilibatkan langsung dalam menentukan ibu kota negara.
"Jangan lupa loh, mereka yang masih aktif bekerja dan memiliki keluarga juga berhak menentukan suara untuk dipertimbangkan. Bayangkan saja, secara tiba-tiba menentukan Palangkaraya tanpa tanya masyarakat dulu. Bagaimana dengan masyarakat Sumatera yang merantau ke ibu kota? Jangan-jangan mereka keberatan kalau ibu kota dipindahkan karena tiket pesawat mahal dan mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga sering," bebernya.
3. Sosialisasi dan Adaptasi Sejak Dini
Pemindahan ibu kota negara yang dilakukan dalam kurun waktu singkat membuat masyarakat tidak siap. Hal tersebut berpotensi menyebabkan pemberontakan oleh masyarakat yang tinggal di Jakarta. Selain itu, Jakarta sudah begitu melekat di hati masyarakat dunia sebagai ibu kota Indonesia. Pemindahan ibu kota jelas membuat banyak orang tidak familiar dengan ibu kota yang baru.
Untuk itu, Fuad merekomendasikan untuk sosialisasi dan adaptasi. "Negara-negara yang memindahkan ibu kota negaranya biasa mensosialisasikan calon ibu kota dengan cara mulai menggelar acara Internasional di kota tersebut. Misalnya, Myanmar yang mengadakan pagelaran fashion di ibu kota barunya, Malaysia yang kerap menyelenggarakan konferensi di Putrajaya, atau Brazil dengan lomba olahraganya," urainya. Dengan demikian, masyarakat setempat atau orang asing mulai terbiasa dengan calon ibu kota.
4. Pendekatan dengan Masyarakat Adat Calon Ibu Kota
Seperti yang telah disebutkan Yudhi, masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri memiliki karakteristik berbeda. Kearifan lokal Jakarta dan Palangkaraya pun berbeda. Pemindahan ibu kota negara tak bisa serta merta dilakukan tanpa melakukan pendekatan dengan warga setempat.
"Kurangnya pendekatan dengan masyarakat dapat menyebabkan konflik antara masyarakat setempat dengan pendatang," tegasnya. Ia mengatakan untuk meminimalisir hal tersebut bisa dengan AMDAL budaya. (avia)
