Headline

Wapres JK Ingatkan Potensi Bahaya Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 31 Juli 2019
 Wapres JK Ingatkan Potensi Bahaya Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Wapres Jusuf Kalla. (Facebook/Jusuf Kalla)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, pemilihan Kalimantan menjadi lokasi ibu kota baru perlu pemikiran matang.

Menurut JK, ada beberapa medan di Kalimantan yanh justru bisa menimbulkan resiko jika ditempati.

Baca Juga: Seluruh Masyarakat Harus Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

"Pertama, Kalimantan lahannya luas. Jawa kan lahan besar tidak ada lagi. Tapi harus hati-hati juga, contohnya kalau di Kalimantan itu lahan gambut banyak, bisa terbakar," kata JK kepada wartawan, Selasa (30/7).

Ia menambahkan, kalau di Kalimantan banyak bekas lubang-lubang tambang.

"Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini makan tempo panjang," sambungnya.

Presiden Jokowi meninjau lokasi calon ibu kota negara di Kalimantan
Presiden Jokowi saat meninjau calon lokasi ibu kota negara di Kalimantan Tengah (Foto: Biro Pers Setpres)

Meskipun Kalimantan sudah dipastikan menjadi pulau Ibu Kota baru, namun pemerintah sejatinya belum menentukan lokasi persisnya. Sebab, menurut JK, rencana pembangunan proyek ini masih dalam kajian.

"Ya memilih, menentukan, baru perencanaan. Kita lihat lah perkembangannya. Ini kan jangka panjang," katanya.

Wapres JK sebelumnya menyatakan bahwa suatu daerah harus memenuhi syarat lokasi strategis untuk menjadi ibu kota negara. Selain itu dari rekomendasi Bappenas, suatu wilayah yang menjadi ibu kota juga harus minim bencana.

Oleh karena itu, menurutnya, kajian pemindahan ibu kota ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saat ini, prosesnya baru sampai pada tahap pengkajian dan belum sampai perencanaan.

Baca Juga: Plus Minus Kaltim dan Kalteng Sebagai Calon Ibu Kota Versi Bappenas

"Ya masih tahap kajian. Kalau ada jalan ini di mana, jembatan di mana. Jadi menentukan dulu, baru perencanaan, kita lihat perkembangannya," katanya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah meninjau empat daerah di Kalimantan yang disebut sebagai ibu kota baru yakni Palangkaraya, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.

Jika terlaksana, pemindahan ibu kota dari Jakarta diprediksi butuh biaya ekstra besar sekitar Rp466 triliun.(Knu)

Baca Juga: Tak Bisa Ditunda-tunda Lagi, Jokowi Tetapkan Lokasi Ibu Kota Baru

#Wapres Jusuf Kalla #Pemindahan Ibu Kota #Kalimantan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Indonesia
Derita Ganda Warga Kalimantan: Terpapar Asap Karhutla, Listrik Padam dan Kesulitan Air Bersih
Dua pekan lebih anak Nana menderita ISPA. dirinya dan suami yang mengalami batuk parah akibat asap.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Derita Ganda Warga Kalimantan: Terpapar Asap Karhutla, Listrik Padam dan Kesulitan Air Bersih
Indonesia
Jeritan Nurani Tokoh Bangsa! Gus Mus, Romo Magnis hingga Istri Gus Dur Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Gerakan Nurani Bangsa desak Presiden Prabowo tetapkan Karhutla Bencana Nasional. Simak tuntutan penegakan hukum dan bantuan medis bagi korban asap!
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Oktober 2026
Jeritan Nurani Tokoh Bangsa! Gus Mus, Romo Magnis hingga Istri Gus Dur Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Indonesia
Kerugian Kebakaran Hutan di Raja Ampat Capai Rp 200,4 Miliar
Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Raja Ampat, total luasan hutan dan lahan yang habis terbakar mencapai 1.254,26 hektare.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Kerugian Kebakaran Hutan di Raja Ampat Capai Rp 200,4 Miliar
Indonesia
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Berdasarkan laporan Kepala BNPB, masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Indonesia
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Pengungkapan perkara tersebut dilakukan melalui berbagai sumber informasi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Indonesia
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing ke Sumatra-Kalimantan, Ini Daftar Lokasinya
BNPB merencanakan operasi water bombing karhutla pada 18 September 2026 di enam provinsi Sumatra dan Kalimantan. Simak daftar lokasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing ke Sumatra-Kalimantan, Ini Daftar Lokasinya
Indonesia
3 Helikopter Chinook Jepang Bantu Padamkan Karhutla RI, Target Operasi 12-19 September 2026
Tiga helikopter CH-47 Chinook tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara (water bombing).
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
3 Helikopter Chinook Jepang Bantu Padamkan Karhutla RI, Target Operasi 12-19 September 2026
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Pencabutan Izin Korporasi yang Terlibat Pembakaran Hutan
Sejauh ini ada 200 laporan polisi (LP) terkait dengan karhutla, delapan di antaranya merupakan LP yang melibatkan korporasi.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Pencabutan Izin Korporasi yang Terlibat Pembakaran Hutan
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan