Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat dan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah ancaman kabut asap. Puan menilai dampak Karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan.
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (4/9).
Kondisi Karhutla hingga awal September dilaporkan semakin meluas, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Musim kemarau ekstrem yang diperparah fenomena El Nino turut meningkatkan risiko kebakaran. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bahkan disebut telah masuk zona merah dengan ribuan titik panas atau hot spot.
Dengan melihat kondisi tersebut, Puan meminta penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah, aparat, masyarakat, serta pengelola kawasan perlu bergerak dalam satu koordinasi agar respons terhadap titik api dapat dilakukan secepat mungkin.
Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya.
Puan Maharani, Ketua DPR RI
Puan juga mengingatkan penanganan Karhutla harus mencakup lebih daripada sekadar pemadaman api.
Baca juga:
Habitat Satwa Ikut Terdampak Karhutla, DPR Dorong Tambahan Anggaran Rp 1,34 Triliun
Perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar serta bantuan bagi keluarga yang terdampak asap harus menjadi bagian dari strategi penanganan. “Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” tegasnya.
Di sisi penegakan hukum, Puan menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan Karhutla di tujuh provinsi. Namun, ia meminta proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab dilakukan secara transparan. Informasi mengenai perkembangan penyelidikan, penegakan hukum, maupun sanksi perlu disampaikan kepada masyarakat.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” kata Puan.
DPR, lanjut Puan, akan ikut mengawasi penanganan Karhutla melalui koordinasi lintas komisi. Pengawasan diperlukan karena dampak kebakaran hutan dan lahan menyentuh berbagai sektor, mulai dari lingkungan dan kehutanan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan hingga penegakan hukum.
Selain penanganan darurat, Puan meminta pemerintah menyusun langkah pencegahan yang lebih terukur dan berjangka panjang. Ia menilai Karhutla tidak boleh terus diperlakukan sebagai bencana musiman yang berulang setiap tahun.
“Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” pungkasnya.(knu)
Baca juga:
Asap Karhutla Masuk ke Kabin Pesawat, Sherina Munaf Ikut Padamkan Api di Kalteng
