Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana

Arsip - Ketua DPR RI Puan Maharani

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa bumi yang dihadapi Indonesia.

Berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, Indonesia dinilai membutuhkan sistem kesiapsiagaan bencana yang semakin terpadu.

Puan mengatakan ancaman bencana, termasuk gempa bumi, tidak dapat diketahui secara pasti kapan dan di mana akan terjadi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan yang sama dan mampu bergerak cepat ketika bencana terjadi.

“Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Baca juga:

Ada di Ring of Fire, Orang Indonesia Wajib Tahu Makanan Stok Bencana Berikut

Mitigasi Bencana Harus Dimulai Sebelum Gempa Terjadi

Menurut Puan, karakter geografis Indonesia membuat upaya mitigasi tidak boleh berhenti pada penanganan setelah bencana terjadi.

Kesiapan harus dibangun sejak sebelum kejadian agar risiko terhadap masyarakat dapat ditekan.

“Namun karena ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya, dan kapan selesainya,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Puan mendorong pemerintah memiliki satu kepemimpinan dalam penanganan bencana.

Kepemimpinan tersebut diharapkan mampu menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ketika menghadapi situasi darurat.

Menurutnya, ancaman gempa membutuhkan respons yang tidak terfragmentasi. Sistem peringatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar hingga layanan kesehatan harus dapat bergerak dalam satu koordinasi.

Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

Dorongan tersebut disampaikan Puan di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ancaman bencana di berbagai wilayah.

Selain aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, sejumlah gunung api lain juga mengalami erupsi dalam periode berdekatan.

Puan menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam setiap kebijakan kebencanaan.

Keselamatan masyarakat, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,

Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat di daerah rawan memiliki akses terhadap sistem perlindungan yang jelas.

Peringatan bencana harus dapat diterima tepat waktu sehingga warga memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri.

“Bagaimana peringatan bencana diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan,” jelas Puan.

Baca juga:

Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah Signifikan, Prabowo: Harus Siap Sebelum Kejadian

Edukasi dan Keterbukaan Informasi Perlu Diperkuat

Selain kesiapan pemerintah, Puan menilai masyarakat juga harus dibekali pengetahuan menghadapi bencana.

Edukasi kebencanaan dinilai penting agar warga memahami tindakan yang harus dilakukan ketika ancaman muncul.

Pemerintah juga diminta memperkuat keterbukaan informasi untuk mencegah kabar yang tidak terverifikasi memicu kepanikan di tengah masyarakat.

“Dan tentunya keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan,” pungkasnya. (Knu)

#Cincin Api Pasifik #Mitigasi Bencana #Bencana Alam #Puan Maharani #Ketua DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat koordinasi serta efisiensi penanganan bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Indonesia
2026 Banyak Bencana, BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun
BNPB minta tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 triliun ke Kemenkeu untuk mempercepat penanganan bencana 2026. Anggaran rutin Rp 1,08 triliun dinilai tak cukup
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
2026 Banyak Bencana, BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
BNPB mencatat 1.730 bencana alam melanda Indonesia sejak Januari hingga 7 September 2026. Banjir dan karhutla mendominasi, 111 ribu rumah rusak, ribuan fasilitas publik terdampak.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
Indonesia
1.730 Bencana Landa Indonesia Sampai September 2026, Bencana Hidrometeorologi Mendoninasi
Kerusakan meluas ke sarana publik, mencakup 2.361 unit fasilitas pendidikan, 867 unit rumah ibadah, 230 unit fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, 751 unit perkantoran, serta 92 unit jembatan terputus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
1.730 Bencana Landa Indonesia Sampai September 2026, Bencana Hidrometeorologi Mendoninasi
Indonesia
BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun Buat Tanggulangi Bencana di Berbagai Daerah
BNPB sebelumnya telah menerima kucuran Dana Siap Pakai (DSP) tahap awal tahun 2026 sebesar Rp 4,62 triliun untuk penanggulangan tanggap darurat di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun Buat Tanggulangi Bencana di Berbagai Daerah
Dunia
Nepal Tetapkan Hari Berkabung Nasional setelah Banjir Mematikan
Di tengah suasana duka, pemerintah tetap melanjutkan operasi pencarian.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
 Nepal Tetapkan Hari Berkabung Nasional setelah Banjir Mematikan
Indonesia
Prabowo Siapkan KRI Gajah Mada, Bisa Tampung 10 Helikopter untuk Hadapi Karhutla
Prabowo menyiapkan KRI Gajah Mada dari hibah Angkatan Laut Italia sebagai kapal induk helikopter yang mampu menampung 10 helikopter untuk penanganan bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Prabowo Siapkan KRI Gajah Mada, Bisa Tampung 10 Helikopter untuk Hadapi Karhutla
Bagikan