IPW Minta Kadiv Propam Polri Dicopot, Ketua Komisi III Buka Suara

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 Juli 2022
IPW Minta Kadiv Propam Polri Dicopot, Ketua Komisi III Buka Suara

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. ANTARA/Fauzi Lamboka

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Kapolri untuk mencopot Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya buntut insiden tembak-menembak di rumah Ferdy Sambo yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J.

Menanggapi desakan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menilai pencopotan Irjen Ferdy Sambo dinilai terlalu jauh.

Baca Juga

CCTV di Rumah Kadiv Propam Rusak, Insiden Saling Tembak Antar-pengawal Tak Terekam

"Jadi untuk penonaktifan pada Kadiv Propam ya, itu terlalu jauh. Kalau atas dasar pemberitaan yang ada, itu terlalu jauh!" kata Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).

Kendati demikian, pria yang karib disapa Bambang Pacul ini meminta Polri mengungkap kasus ini secara terang-benderang.

Menurut Bambang Pacul, penonaktifan seorang perwira tinggi tidak sesederhana itu dan harus dibuktikan kesalahan Irjen Ferdy Sambo. Apalagi, kata dia, berdasarkan informasi yang berkembang di media, Irjen Ferdy Sambo tidak ada di tempat saat insiden itu terjadi.

"Nanti kita cek lagi, itu terlalu jauh, menurut saya sih itu terlalu jauh. Belum ada nih, orang kalau salah kan disanksi bos. Salahnya belum jelas kok disanksi, jangan dong. Untuk menjadi seorang (jenderal) bintang dua, perjalanannya panjang, investasi negara juga tinggi, ini harus hati-hati!" tegas dia.

Namun demikian, Bambang Pacul memastikan pihaknya akan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk membuka kasus ini secara transparan. Ia menyatakan, Komisi III akan memanggil Kapolri dalam rapat dengar pendapat (RDP) di parlemen untuk membahas kasus tersebut.

"Ini ada dua abdi negara, yang namanya polisi itu anak negara, mereka bersengketa, ada perbedaan lalu tembak-menembak. Bagi kita, ini hati-hati benar ini kita. Saya sebagai Ketua (Komisi III) menjamin akan ada transparansi di sana," pungkasnya

Baca Juga

Polres Jaksel Periksa 3 Saksi Terkait Insiden Polisi Tembak Polisi

Sebelumnya, peristiwa penembakan anggota yang bertugas di Propam Brigadir J dilatarbelakangi peristiwa pelecehan yang dialami istri Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

"Brigadir J benar melakukan pelecehan dan menodongkan dengan pistol ke kepala istri Kadiv Propam," kata Kepala Biro Penerangan Umum (Kabagpenum) Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/7).

Brigadir J ditembak oleh rekannya Bharada E di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga Nomor 46 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi Jumat (8/7) sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat kejadian, kata Ramadhan, yang berada di rumah tersebut ada Brigadir J yang bertugas sebagai sopir, dan Bharada E juga berada di rumah lantai dua, lalu ada dua saksi lainnya yang berada di lantai atas.

Pada saat Brigadir J menodongkan senjata, istri Kadiv Propam berteriak, lalu direspons oleh Bharada E yang panik mendengar teriakan tersebut. Kemudian, Bharada E keluar dari kamar dan bertanya apa yang terjadi. Namun justru dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. (Pon)

Baca Juga

DPR Bakal Panggil Kapolri Buntut Insiden Polisi Tembak Polisi

#IPW #Kadiv Propam Mabes Polri #Polri #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Bagikan