DPR Minta Kepolisian Bergerak Cepat Redam Konflik usai Bentrokan di Menteng

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Kepolisian Bergerak Cepat Redam Konflik usai Bentrokan di Menteng

Bentrokan di Matraman. (Foto: dok. media sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bentrokan antarwarga yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hingga merenggut korban jiwa mendapat perhatian Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas.

Ia meminta kepolisian segera memperkuat pengamanan agar situasi tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Menurut Hasbi, langkah antisipatif perlu segera dilakukan untuk menutup peluang munculnya aksi balasan yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan di tengah masyarakat.

Baca juga:

Kronologi Saling Serang Dua Kelompok di Menteng, Berawal dari Warung Nasi Uduk

Penguatan Kamtibmas Dinilai Jadi Kunci

Hasbi menegaskan, Selasa (28/7), penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi langkah penting untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Konflik horizontal ini harus segera diredam agar tidak semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. Kami meminta aparat kepolisian memperkuat kamtibmas, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi aksi balasan,

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas.

Ia menilai bentrokan antarkelompok yang tidak segera ditangani dapat memunculkan dampak berantai, mulai dari meningkatnya keresahan masyarakat hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Baca juga:

Siswa Sekolah Dekat Lokasi Bentrokan Menteng Terpaksa Belajar dari Rumah

Karena itu, Hasbi meminta kepolisian meningkatkan intensitas patroli di titik-titik yang dinilai rawan, sekaligus mengoptimalkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Selain penegakan hukum, ia juga mendorong pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk membantu meredam ketegangan.

Imbau Masyarakat Tak Terpancing Isu di Media Sosial

Hasbi turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial.

Menurutnya, penyelesaian persoalan harus ditempuh melalui jalur hukum dan dialog, bukan dengan aksi balasan yang justru berpotensi memperkeruh keadaan.

Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. (Knu)

#Bentrok Antarwarga #Menteng #Tawuran #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Berita Foto
Warga Mengais Sisa Barang Pascakebakaran di Permukiman Padat Menteng, Jakarta
Warga mencari barang berharga yang masih tersisa pascakebakaran di permukiman padat penduduk kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Oktober 2026
Warga Mengais Sisa Barang Pascakebakaran di Permukiman Padat Menteng, Jakarta
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Polisi Tangkap Belasan Pemuda yang Hendak Tawuran di Jaktim dan Jakpus, Bawa Sajam
Petugas menyisir kawasan tersebut dan menangkap tiga pemuda berikut dua bilah celurit, dua telepon genggam, serta dua sepeda motor.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
Polisi Tangkap Belasan Pemuda yang Hendak Tawuran di Jaktim dan Jakpus, Bawa Sajam
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan