Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Wayan Sudirta, heran melihat pejabat pajak Hari Sih Advianto mencalonkan diri sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus Pajak.

Wayan mempertanyakan alasan Hari memilih menjadi hakim meski telah memiliki karier sebagai pejabat pajak.

Hal itu disampaikan Wayan saat fit and proper test calon Hakim Agung di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).

Baca juga:

DPR Seleksi 14 Calon Hakim Agung, Ad Hoc Ham dan Tipikor

Alasan Hari Sih Advianto Calonkan Diri Jadi Hakim Agung Dipertanyakan

Wayan awalnya menanyakan sejak kapan Hari memiliki keinginan menjadi hakim. Dia juga mempertanyakan alasan Hari meninggalkan karier di bidang perpajakan untuk menjadi hakim.

Sejak kapan saudara bercita-cita menjadi hakim? Dan kenapa mesti menjadi hakim? Padahal pejabat pajak itu bukan jabatan yang sembarangan. Kok ingin menjadi hakim? Kan tantangan menjadi hakim itu kan berat.

ujar Wayan

Politikus PDIP tersebut pun meminta Hari memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai motivasinya. Menurut Wayan, hal itu diperlukan untuk meyakinkan Komisi III bahwa Hari layak menduduki posisi Hakim Agung.

"Saudara punya keyakinan yang tinggi untuk jadi hakim. Tapi kami perlu tahu, perlu cerita yang lebih menyentuh, kenapa saudara layak diloloskan sebagai Hakim Agung?" tanya Wayan.

Baca juga:

Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test

Hari kemudian menjelaskan perjalanan kariernya. Ia mengaku, telah bergabung dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1991 hingga 2009.

Setelah keluar dari posisi tersebut, Hari menjadi widyaiswara perpajakan. Lalu, ia bertugas mengajar dan memberikan pelatihan kepada para pegawai di pengadilan pajak.

Saya tenaga pengajar dan trainer untuk pegawai di pengadilan pajak, di Pusdiklat Perpajakan.

kata Hari

Hari mengatakan, dirinya kemudian mendaftar ketika mengetahui adanya rekrutmen calon hakim. Dia mengakui keputusan tersebut bukan bagian dari rencana karier sejak awal.

Hari Sih Advianto Beberkan Alasan Calonkan Diri Jadi Hakim Agung

Menurut Hari, latar belakang pendidikannya juga bukan hukum. Dia lebih lama bekerja di bidang akuntansi dan perpajakan.

"Memang betul tidak ada rencana sebenarnya, karena basic saya memang akuntansi. Jadi memang tidak di bidang hukum," ungkapnya.

Meski demikian, Hari mengaku mulai mempelajari hukum setelah mendapat kesempatan mencalonkan diri sebagai hakim. Dia bahkan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3 hukum.

"Setelah ada kesempatan itu, baru kami belajar hukum sampai akhirnya ambil S3 hukum," ujarnya.

Baca juga:

PPATK Dikerahkan Cek Rekening Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Hari akhirnya menjelaskan alasan dirinya ingin menjadi Hakim Agung. Dia menyebut keinginan tersebut berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Mengenai motivasi menjadi Hakim Agung, kita semua punya kewajiban mengembangkan talenta diri. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain," kata Hari.

"Saya hanya ingin jalankan hal tersebut agar yang saya miliki lebih bermanfaat," pungkasnya. (Pon)

#Hakim Agung #Komisi III DPR #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Bagikan