Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Wayan Sudirta, heran melihat pejabat pajak Hari Sih Advianto mencalonkan diri sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus Pajak.

Wayan mempertanyakan alasan Hari memilih menjadi hakim meski telah memiliki karier sebagai pejabat pajak.

Hal itu disampaikan Wayan saat fit and proper test calon Hakim Agung di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).

Baca juga:

DPR Seleksi 14 Calon Hakim Agung, Ad Hoc Ham dan Tipikor

Alasan Hari Sih Advianto Calonkan Diri Jadi Hakim Agung Dipertanyakan

Wayan awalnya menanyakan sejak kapan Hari memiliki keinginan menjadi hakim. Dia juga mempertanyakan alasan Hari meninggalkan karier di bidang perpajakan untuk menjadi hakim.

Sejak kapan saudara bercita-cita menjadi hakim? Dan kenapa mesti menjadi hakim? Padahal pejabat pajak itu bukan jabatan yang sembarangan. Kok ingin menjadi hakim? Kan tantangan menjadi hakim itu kan berat.

ujar Wayan

Politikus PDIP tersebut pun meminta Hari memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai motivasinya. Menurut Wayan, hal itu diperlukan untuk meyakinkan Komisi III bahwa Hari layak menduduki posisi Hakim Agung.

"Saudara punya keyakinan yang tinggi untuk jadi hakim. Tapi kami perlu tahu, perlu cerita yang lebih menyentuh, kenapa saudara layak diloloskan sebagai Hakim Agung?" tanya Wayan.

Baca juga:

Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test

Hari kemudian menjelaskan perjalanan kariernya. Ia mengaku, telah bergabung dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1991 hingga 2009.

Setelah keluar dari posisi tersebut, Hari menjadi widyaiswara perpajakan. Lalu, ia bertugas mengajar dan memberikan pelatihan kepada para pegawai di pengadilan pajak.

Saya tenaga pengajar dan trainer untuk pegawai di pengadilan pajak, di Pusdiklat Perpajakan.

kata Hari

Hari mengatakan, dirinya kemudian mendaftar ketika mengetahui adanya rekrutmen calon hakim. Dia mengakui keputusan tersebut bukan bagian dari rencana karier sejak awal.

Hari Sih Advianto Beberkan Alasan Calonkan Diri Jadi Hakim Agung

Menurut Hari, latar belakang pendidikannya juga bukan hukum. Dia lebih lama bekerja di bidang akuntansi dan perpajakan.

"Memang betul tidak ada rencana sebenarnya, karena basic saya memang akuntansi. Jadi memang tidak di bidang hukum," ungkapnya.

Meski demikian, Hari mengaku mulai mempelajari hukum setelah mendapat kesempatan mencalonkan diri sebagai hakim. Dia bahkan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3 hukum.

"Setelah ada kesempatan itu, baru kami belajar hukum sampai akhirnya ambil S3 hukum," ujarnya.

Baca juga:

PPATK Dikerahkan Cek Rekening Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Hari akhirnya menjelaskan alasan dirinya ingin menjadi Hakim Agung. Dia menyebut keinginan tersebut berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Mengenai motivasi menjadi Hakim Agung, kita semua punya kewajiban mengembangkan talenta diri. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain," kata Hari.

"Saya hanya ingin jalankan hal tersebut agar yang saya miliki lebih bermanfaat," pungkasnya. (Pon)

#Hakim Agung #Komisi III DPR #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
DPR Seleksi 14 Calon Hakim Agung, Ad Hoc Ham dan Tipikor
Agenda uji kelayakan itu pun rencananya digelar selama dua hari, yakni Rabu hingga Kamis, 12-13 Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Seleksi 14 Calon Hakim Agung, Ad Hoc Ham dan Tipikor
Indonesia
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia sudah sempat melakukan pemotongan otomatis hasil penjualan toko online sejak 1 Agustus.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Indonesia
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Coretax DJP akan mengalami downtime selama 24 jam pada 8-9 Agustus 2026 untuk pemeliharaan sistem. Simak jadwal lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Bagikan