Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini

Dwi AstariniDwi Astarini - 2 jam, 47 menit lalu
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: MerahPutih/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok segera diaktifkan kembali. Bank Mandiri menyatakan siap menindaklanjuti permintaan tersebut.

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Direktur Utama Bank Mandiri Riduan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Habiburokhman mengatakan pihaknya mendapat sejumlah masukan dari masyarakat terkait dengan rekening Supriyono yang tidak dapat digunakan. Ia menyebut terdapat perbedaan penyebutan mengenai kondisi rekening tersebut, yakni pemblokiran atau penundaan transaksi.

"Komisi III beberapa hari terakhir mendapat masukan dari masyarakat soal adanya rekening aktivis dari Pati, Saudara Botok, yang tidak dapat digunakan. Apakah bahasanya pemblokiran, apakah penundaan transaksi, tetapi rekening tersebut tidak dapat digunakan," kata Habiburokhman.

Baca juga:

Soal Pemblokiran Rekening Koordiantor AMPB, DPR Minta Publik Tunggu Klarifikasi Resmi Bank Mandiri



Menurut politikus Gerindra tersebut, Komisi III kemudian mencermati persoalan itu. Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan.

Kami mengatakan sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya. Karena menurut kami, tidak ada hal ihwal terkait pidana masalah tersebut.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI



Habiburokhman menilai masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, ia meminta rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali. Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pihaknya menerima arahan dari Kapolda Metro Jaya serta pimpinan Komisi III DPR terkait dengan persoalan tersebut.

Bank Mandiri, kata Riduan, akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengaktifkan kembali rekening Supriyono yang sebelumnya dikenai penundaan transaksi. "Kami akan menindaklanjuti, Pak Direskrimum, apa yang tadi disampaikan untuk segera mengaktifkan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi," ujar Riduan.

Habiburokhman kemudian meminta pengaktifan rekening dilakukan pada hari yang sama.

"Kami harapkan segera, Pak, rekening tersebut bisa digunakan Pak Botok. Mungkin beliau ada keperluan untuk beraktivitas dan menyampaikan pendapat, segera maksudnya kalau bisa hari ini, Pak. Hari ini," katanya.

Supriyono alias Botok ialah koordinator AMPB yang dijadwalkan mengikuti aksi di depan Gedung MPR/DPR RI, Kamis (27/8). Dalam aksi tersebut, AMPB akan mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menuntut hukuman mati bagi koruptor.(Pon)

Baca juga:

Bantah Minta Bank Mandiri Blokir Rekening Aktivis Pati, PPATK Ungkap Aparat Lain yang Bisa


#Komisi III DPR #Habiburokhman #Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - 2 jam, 47 menit lalu
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
AMPB Demo di DPR Besok, Botok: Kami Siap Diajak Audiensi
Massa AMPB dijadwalkan mulai berorasi sekitar pukul 10.00 WIB. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
AMPB Demo di DPR Besok, Botok: Kami Siap Diajak Audiensi
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Jelang Aksi AMPB 27 Agustus, Polda Metro Buka Suara soal Dana yang Disebut Diblokir
Polda Metro Jaya menjelaskan dana kegiatan AMPB bukan diblokir. Penyelidik mengajukan permohonan penundaan transaksi yang berlaku paling lama lima hari kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Jelang Aksi AMPB 27 Agustus, Polda Metro Buka Suara soal Dana yang Disebut Diblokir
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Bagikan