UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset setelah Undang Undang Perampasan Aset resmi disahkan. Lembaga tersebut diusulkan untuk mengawasi pelaksanaan aturan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembentukan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat terkait penerapan UU Perampasan Aset.

Menurutnya, Kamis (19/11), kewenangan perampasan aset tidak boleh digunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk menekan masyarakat. Aturan tersebut juga tidak boleh menjadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

DPR Ingin Badan Pengawas Berdiri Independen

Habiburokhman menegaskan, keberadaan Badan Pengawas Perampasan Aset harus berdiri sendiri. Lembaga ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses penerapan UU Perampasan Aset berjalan sesuai ketentuan.

Pembentukan badan tersebut juga menjadi langkah untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset.

Dengan adanya pengawasan tersendiri, DPR ingin memastikan aturan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pihak tertentu maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Baca juga:

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan

DPR Dorong Badan Khusus Pengelola Aset Sitaan

Selain mengusulkan Badan Pengawas Perampasan Aset, DPR RI juga mendorong pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan.

Badan pengelola tersebut nantinya dipisahkan dari lembaga penegak hukum. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset hasil perampasan.

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. (Knu)

#UU Perampasan Aset #Habiburokhman #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Bagikan