MerahPutih.com - DPR RI mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset setelah Undang Undang Perampasan Aset resmi disahkan. Lembaga tersebut diusulkan untuk mengawasi pelaksanaan aturan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembentukan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat terkait penerapan UU Perampasan Aset.
Menurutnya, Kamis (19/11), kewenangan perampasan aset tidak boleh digunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk menekan masyarakat. Aturan tersebut juga tidak boleh menjadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
DPR Ingin Badan Pengawas Berdiri Independen
Habiburokhman menegaskan, keberadaan Badan Pengawas Perampasan Aset harus berdiri sendiri. Lembaga ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses penerapan UU Perampasan Aset berjalan sesuai ketentuan.
Pembentukan badan tersebut juga menjadi langkah untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset.
Dengan adanya pengawasan tersendiri, DPR ingin memastikan aturan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pihak tertentu maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Baca juga:
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR Dorong Badan Khusus Pengelola Aset Sitaan
Selain mengusulkan Badan Pengawas Perampasan Aset, DPR RI juga mendorong pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan.
Badan pengelola tersebut nantinya dipisahkan dari lembaga penegak hukum. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset hasil perampasan.
RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR
Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. (Knu)