DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - 12 menit lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11). UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme, yakni terkait tindak pidana dan non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa kedua mekanisme tersebut menjadi bagian utama dalam pengaturan undang-undang yang baru disahkan.

“Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua nontindak pidana, non-conviction based,” kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11).

Menurut Soedeson, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Ketentuan tersebut dapat diterapkan apabila aset hasil korupsi yang telah dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Baca juga:

18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR

Aset Tetap Bisa Dirampas Meski Pelaku Tidak Diadili

Undang-undang ini juga mengatur perampasan aset dalam perkara ketika pelakunya tidak dapat menjalani proses persidangan. Kondisi tersebut meliputi pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

Dalam situasi demikian, proses peradilan terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan. Namun, hasil tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara.

Dalam kondisi itu (ketika pelaku tidak dapat menjalani proses persidangan), perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara,

Anggota Komisi III DPR RI & Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra.

Soedeson menambahkan, cakupan pengaturan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam ketentuan tersebut, di antaranya narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

Pengaturan itu juga mencakup penipuan, penggelapan, serta perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.

Baca juga:

Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan

Perampasan Aset Tetap Harus Melalui Pengadilan

Meski memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset, Soedeson menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak. Setiap tindakan perampasan maupun penyitaan harus mengikuti mekanisme hukum dan memperoleh izin pengadilan.

Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,

Anggota Komisi III DPR RI & Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati. (Knu)

#UU Perampasan Aset #RUU Perampasan Aset #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - 12 menit lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - 2 jam, 16 menit lalu
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 22 menit lalu
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Bagikan