RUU Perampasan Aset

Indonesia

DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan

Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026

Indonesia

DPR: RUU Perampasan Aset Rentan Disalahgunakan, KUHAP Jadi Tameng Hukum

DPR mengakui RUU Perampasan Aset berpotensi disalahgunakan, namun menilai KUHAP cukup menjadi tameng perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026

Indonesia

RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingatkan Risiko Konflik Norma

DPR mengingatkan pembahasan RUU Perampasan Aset harus hati-hati karena berpotensi menimbulkan konflik norma dan berdampak pada perlindungan hak warga negara.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026

Indonesia

RUU Perampasan Aset Bikin Aparat Tak Bisa Asal Sita, Penegak Hukum Jangan Lampaui Batas

Selain batasan sita, Komisi III menaruh perhatian besar pada tata kelola aset pasca-perampasan

Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 April 2026

Indonesia

Benny K Harman Dorong Penguatan Skema NCB untuk Perampasan Aset

Apabila negara serius dalam memberantas korupsi dan membangun masyarakat yang bersih, konsep NCB yang lebih luas sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) perlu dipertimbangkan. 


Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026

Indonesia

Pakar UGM Ingatkan Negara tak Boleh Sewenang-Wenang Rampas Aset

Aspek perlindungan konstitusional terhadap harta benda harus tetap menjadi perhatian utama dalam perumusan regulasi.

Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026

Indonesia

Pakar Hukum Usulkan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan

Selama ini pengelolaan aset hasil sitaan masih tersebar di berbagai institusi.

Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026

Indonesia

DPR Ungkap Perkembangan RUU Perampasan Aset, Soroti Batas Nilai hingga Sistem Ganda

DPR mengungkap perkembangan RUU Perampasan Aset, termasuk batas minimal nilai, sistem ganda, dan perlindungan HAM dalam proses hukum.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Maret 2026

Indonesia

DPR Kebut Pembahasan Tiga RUU Prioritas Demi Keadilan Sosial dan Pemberantasan Korupsi

Proses pembahasan RUU PPRT memasuki fase krusial dalam penyerapan aspirasi

Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Februari 2026

Indonesia

KPK Dorong RUU Perampasan Aset, Tekan Koruptor Lewat Pemiskinan

KPK mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026

Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Minta DPR DIbubarkan karena Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset

Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim 'DPR tolak RUU Perampasan Aset'.

Dwi Astarini - Rabu, 18 Februari 2026

Indonesia

Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal

RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.

Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026

Indonesia

Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan

RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026

Indonesia

Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis

Melalui pembatasan durasi sidang 60 hari dan jalur yudisial yang ringkas, RUU ini diharapkan mampu menghapus stigma pengadilan yang lamban.

Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026

Indonesia

Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.

Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026