RUU Perampasan Aset

Indonesia

Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026

Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026

Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.

Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026

Indonesia

DPR Kejar Penyelesaian RUU Perampasan Aset, ini Kendala yang Masih Dibahas

RUU Perampasan Aset kini masih terus dirampungkan. Namun, Komisi III DPR masih menyelesaikan kendala.

Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026

Indonesia

DPR Serap Aspirasi Daerah untuk RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Saatnya Follow the Money

Komisi III DPR menyerap aspirasi daerah untuk RUU Perampasan Aset. Kini, DPR memilih pendekatan Follow the Money.

Soffi Amira - Selasa, 28 Juli 2026

Indonesia

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin

DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, bakal mengejar semaksimal mungkin.

Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026

Indonesia

DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026

Indonesia

DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan

Badan khusus bisa dibentuk di bawah Kejaksaan Republik Indonesia atau berdiri secara terpisah.

Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026

Indonesia

DPR: RUU Perampasan Aset Rentan Disalahgunakan, KUHAP Jadi Tameng Hukum

DPR mengakui RUU Perampasan Aset berpotensi disalahgunakan, namun menilai KUHAP cukup menjadi tameng perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026

Indonesia

RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingatkan Risiko Konflik Norma

DPR mengingatkan pembahasan RUU Perampasan Aset harus hati-hati karena berpotensi menimbulkan konflik norma dan berdampak pada perlindungan hak warga negara.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026

Indonesia

RUU Perampasan Aset Bikin Aparat Tak Bisa Asal Sita, Penegak Hukum Jangan Lampaui Batas

Selain batasan sita, Komisi III menaruh perhatian besar pada tata kelola aset pasca-perampasan

Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 April 2026

Indonesia

Benny K Harman Dorong Penguatan Skema NCB untuk Perampasan Aset

Apabila negara serius dalam memberantas korupsi dan membangun masyarakat yang bersih, konsep NCB yang lebih luas sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) perlu dipertimbangkan. 


Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026

Indonesia

Pakar UGM Ingatkan Negara tak Boleh Sewenang-Wenang Rampas Aset

Aspek perlindungan konstitusional terhadap harta benda harus tetap menjadi perhatian utama dalam perumusan regulasi.

Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026

Indonesia

Pakar Hukum Usulkan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan

Selama ini pengelolaan aset hasil sitaan masih tersebar di berbagai institusi.

Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026

Indonesia

DPR Ungkap Perkembangan RUU Perampasan Aset, Soroti Batas Nilai hingga Sistem Ganda

DPR mengungkap perkembangan RUU Perampasan Aset, termasuk batas minimal nilai, sistem ganda, dan perlindungan HAM dalam proses hukum.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Maret 2026

Indonesia

DPR Kebut Pembahasan Tiga RUU Prioritas Demi Keadilan Sosial dan Pemberantasan Korupsi

Proses pembahasan RUU PPRT memasuki fase krusial dalam penyerapan aspirasi

Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Februari 2026