Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026

Arsip - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: MerahPutih/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI mulai mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan target ambisius disahkan sebelum Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan regulasi ini akan menjadi senjata hukum baru dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

“Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang,” kata Habiburokhman, Selasa (18/8).

Baca juga:

Sahroni Lebih Setuju Perampasan Aset Ketimbang Hukuman Mati Koruptor

Agenda Padat RDPU RUU Perampasan Aset 2-3 Kali Sepekan

Untuk mengejar target, Komisi III akan memperbanyak agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), bahkan dua hingga tiga kali dalam sepekan.

Habiburokhman mengungkapkan RDPU dinilai penting untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus memastikan proses pembahasan memenuhi prinsip partisipasi bermakna.

Kami akan semaksimal mungkin meluangkan waktu menerima aspirasi masyarakat,

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman,

DPR Akui RUU Perampasan Aset Tidak Bisa Secepat UU Polri

Meski begitu, Habiburokhman mengakui pembahasan RUU ini tidak bisa secepat UU KUHAP atau UU Polri.

Untuk RUU Perampasan Aset, Komisi III tetap memasang target maksimal dua masa sidang untuk menyelesaikan pembahasan.

Berbeda dengan UU KUHAP dan UU Polri yang konsep dan UU lamanya memang sudah ada. Perampasan aset ini relatif baru dalam sistem hukum Indonesia,

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman

DPR ingin regulasi ini segera memiliki landasan hukum kuat agar negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.

Baca juga:

UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden

Poin-Poin Penting RUU Perampasan Aset dan Tekad DPR

  • Komisi III DPR RI kebut pembahasan RUU Perampasan Aset.

  • Target disahkan sebelum Desember 2026 atau maksimal dua masa sidang.

  • RDPU digelar 2–3 kali per pekan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

  • Konsep perampasan aset relatif baru dalam sistem hukum Indonesia.

  • Regulasi diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

“Kita bertekad UU ini bisa semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi,” tandas Habiburokhman. (Pon)

#RUU Perampasan Aset #Habiburokhman #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan