DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir

Soffi AmiraSoffi Amira - 1 jam, 4 menit lalu
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Kholid. Foto: Dok. DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menolak rencana alih fungsi lahan konservasi seluas 8 hektare di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Kholid menilai, pembangunan fasilitas pendidikan tidak seharusnya mengorbankan kawasan hutan kota yang memiliki fungsi ekologis penting. Menurutnya, peningkatan akses pendidikan dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.

Kami menolak rencana ini. Hutan kota adalah paru-paru hijau dengan fungsi ekologis yang sangat penting. Apalagi, hutan UI memiliki fungsi riset dan pendidikan yang juga punya nilai strategis bagi masa depan bangsa.

tegas Kholid, Rabu (18/11)

Ia menegaskan, PKS mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai upaya negara memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Baca juga:

Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan

DPR Ingatkan Risiko Banjir jika Hutan Kota UI Dipakai untuk Sekolah Rakyat

Namun, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kawasan hutan konservasi.

Kholid menjelaskan, Hutan Kota UI memiliki fungsi hidrologis penting sebagai daerah tangkapan dan resapan air alami bagi wilayah Depok dan sekitarnya.

Pengurangan tutupan hijau hingga 8 hektare dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko banjir, menurunkan kualitas udara, serta mengganggu keanekaragaman hayati.

Baca juga:

Cak Imin Bantah Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Sebut Belum Ada Keputusan

Mengorbankan hutan UI sebagai paru-paru kota demi pembangunan fisik bukanlah solusi yang berkelanjutan.

Jika luasan hutan makin berkurang dan ekosistem rusak, generasi muda yang sedang kita didik di bangku sekolah justru akan menanggung dampak krisis lingkungan di masa depan.

tambah Kholid

Menurut Kholid, Hutan Kota UI juga memiliki nilai strategis karena selama ini Universitas Indonesia dikenal sebagai salah satu pelopor kampus hijau atau green campus.

Ia menilai, perubahan kawasan hutan menjadi area pembangunan dapat mencederai identitas akademik dan komitmen lingkungan yang selama ini dibangun UI.

Baca juga:

Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI

Jadi, Fraksi PKS di DPR RI mendesak pemerintah membatalkan penetapan lokasi proyek Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.

Kholid juga mengajak sivitas akademika, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kelestarian kawasan tersebut.

8 Hektare Hutan Kota UI Disiapkan untuk Sekolah Rakyat

Sekadar informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI).

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Senin (16/11).

Ia mengatakan. Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan pengecekan tempat dan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemprov DKI Jakarta dan UI.

Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk rencana ini bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota. (knu)

#Hutan UI #Sekolah Rakyat #DPR RI #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - 1 jam, 4 menit lalu
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - 1 jam, 12 menit lalu
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - 1 jam, 20 menit lalu
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Indonesia
Cak Imin Bantah Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Sebut Belum Ada Keputusan
Cak Imin memastikan tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI. Pencarian lokasi sekolah di Jakarta masih berlangsung.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Cak Imin Bantah Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Sebut Belum Ada Keputusan
Indonesia
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Pemerintah DKI membutuhkan hutan kota tersebut untuk dikelola guna menambah ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Indonesia
Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses," kata Gus Ipul
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Bagikan