Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan

Dwi AstariniDwi Astarini - 1 jam, 21 menit lalu
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan

Sekjen PKS Muhammad Kholid/ media PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mencari lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Depok. Permintaan tersebut disampaikan setelah adanya rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang akan menggunakan lahan konservasi seluas 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).


Kholid menilai pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.

“Saya minta Mensos mencari alternatif lokasi lain seperti opsi lahan tidur atau aset negara lainnya yang berstatus nonkonservasi. Saya yakin masih banyak lokasi lain yang jauh lebih layak dan strategis untuk membangun Sekolah Rakyat,” kata Kholid dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (18/11/).


Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.


Pria yang juga Sekjen PKS ini pun menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menghadirkan fasilitas pendidikan tersebut. Namun, Kholid mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya terhadap keberadaan ruang terbuka hijau dan kelestarian lingkungan.

Baca juga:

Cak Imin Bantah Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Sebut Belum Ada Keputusan


Ia menilai pembangunan fasilitas publik seharusnya mempertimbangkan ketersediaan lahan serta dampak ekologis jangka panjang. Sebagai langkah konkret, Kholid menyebut Fraksi PKS di DPR RI mendesak pemerintah membatalkan penetapan lokasi proyek di dalam kawasan Hutan Kota UI.

Ia juga mengajak sivitas akademika, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat luas mengawal rencana pembangunan tersebut.

“Sekali lagi, kami mendukung penuh kehadiran Sekolah Rakyat, tetapi menjaga Hutan Kota UI berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik serta sehat,” pungkasnya.(knu)

Baca juga:

Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI



#PKS #Mensos #Sekolah Rakyat #Hutan UI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - 1 jam, 21 menit lalu
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
Cak Imin Bantah Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Sebut Belum Ada Keputusan
Cak Imin memastikan tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI. Pencarian lokasi sekolah di Jakarta masih berlangsung.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Cak Imin Bantah Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Sebut Belum Ada Keputusan
Indonesia
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Pemerintah DKI membutuhkan hutan kota tersebut untuk dikelola guna menambah ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Indonesia
Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses," kata Gus Ipul
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Kemensos Dukung Kehadiran Shadow Teacher di Sekolah Rakyat, Bantu Dampingi Siswa Disabilitas
Guru pendamping ini punya peranan yang penting bagi siswa disabilitas.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Kemensos Dukung Kehadiran Shadow Teacher di Sekolah Rakyat, Bantu Dampingi Siswa Disabilitas
Indonesia
13,2 Juta Keluarga Terdaftar Dalam Program Perlindungan Sosial Digital
Perlinsos Digital merupakan relawan yang bekerja secara sukarela tanpa menerima bayaran. Para agen juga tidak diperbolehkan meminta imbalan kepada masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
13,2 Juta Keluarga Terdaftar Dalam Program Perlindungan Sosial Digital
Bagikan