MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena desakan pihak tertentu. RUU yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen tersebut disahkan setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Menurut Puan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset telah mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyerap masukan selama pembahasan berlangsung.
DPR Gelar 87 Rapat Dengar Pendapat
Puan menjelaskan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain itu, Komisi III DPR RI juga melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan (dapil).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk hingga tingkat akar rumput.
Rangkaian kegiatan itu, menurut Puan, menjadi bagian dari upaya memastikan penyusunan regulasi mempertimbangkan partisipasi publik.
RUU Perampasan Aset Dikaji agar Tidak Tumpang Tindih dengan UU Lain
Selain menyerap aspirasi masyarakat, DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap substansi RUU Perampasan Aset.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketentuan di dalamnya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, seperti KUHAP dan KUHP," ucap Puan.
Puan berharap pengesahan RUU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. (Knu)