UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR

Soffi AmiraSoffi Amira - 26 menit lalu
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: MerahPutih/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilengkapi dengan mekanisme pengawasan ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu instrumen utamanya adalah pembentukan badan pengawas independen yang melibatkan peran eksekutif dan legislatif.

Baca juga:

Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan

DPR Siapkan Badan Pengawas Independen dalam UU Perampasan Aset

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menjelang dimulainya rapat paripurna ke-13 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/11).

Kita ada pengawas independen. Kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden (Prabowo Subianto) dan disetujui oleh DPR.

ujar Habiburokhman saat ditemui sebelum memasuki ruang Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11)

Menurut politikus yang juga menjabat sebagai ketua panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset ini, kehadiran pengawas independen merupakan jawaban langsung atas kekhawatiran publik.

Selama proses penyerapan aspirasi, Komisi III menerima banyak masukan terkait potensi penyelewengan regulasi tersebut di lapangan.

"Kami mendapatkan masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, atau digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan kepada warga negara," ungkapnya.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

Habiburokhman Pastikan UU Perampasan Aset Tutup Celah Aparat hingga Penguasa

Demi memitigasi risiko tersebut, pembentuk undang-undang telah merancang aturan berlapis.

Habiburokhman memastikan protokol pengawasan yang tertuang dalam draf RUU akan menutup celah bagi aparat maupun penguasa untuk bertindak sewenang-wenang.

Kita sudah buat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan.

tegas politikus Gerindra ini

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan tingkat pertama dalam rapat kerja pada Rabu (18/11).

Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 23 tahun sejak gagasan perampasan aset pertama kali disuarakan oleh para pegiat antikorupsi. (knu)

#Habiburokhman #DPR RI #RUU Perampasan Aset
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - 26 menit lalu
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - 32 menit lalu
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - 1 jam, 35 menit lalu
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 39 menit lalu
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Bagikan