RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - 28 menit lalu
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra. (ANTARA/HO-DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai dapat membuka jalan bagi pengembalian aset hasil penipuan dan penggelapan kepada para korban.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan , ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan, termasuk korban koperasi dan perusahaan perjalanan wisata ilegal yang menghimpun dana masyarakat.

Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,

kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Pelaku memang dapat dijatuhi pidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.

Baca juga:

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan

Melalui RUU tersebut, tegas ia, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan. Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden,

ungkapnya.

Menurut dia, pembentukan badan independen tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.

Badan ini bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Aset juga dapat dijual untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian,

katanya.

Di sisi lain, Soedeson memastikan kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bentuk pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Ia menegaskan tidak ada aset yang dapat dirampas tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Tidak ada satu pun yang dapat dirampas begitu saja tanpa proses pengadilan. Perampasan harus mendapat izin pengadilan, begitu pula penyitaan,

katanya.

#UU Perampasan Aset #DPR #RUU Perampasan Aset
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - 28 menit lalu
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - 34 menit lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - 2 jam, 39 menit lalu
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 44 menit lalu
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Bagikan