Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - 1 jam, 13 menit lalu
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu

Ilustrasi TPS. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kaukus pemerempuan mengusulkan penghapusan frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengatakan ketentuan tersebut perlu dihapus karena status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan hak pilih seseorang, terutama bagi perempuan yang menikah pada usia anak melalui dispensasi perkawinan.

Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan,

katanya.

Ia mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan. Menurut dia, status perkawinan tersebut tidak semestinya menjadi dasar untuk memberikan hak pilih kepada seseorang yang belum memenuhi ketentuan usia pemilih.

Baca juga:

DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu

Selain penghapusan kriteria status perkawinan, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengusulkan agar batas minimal usia pemilih ditetapkan 18 tahun dari sebelumnya 17 tahun.

Titi mengatakan usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.

Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun,

ujar Titi yang mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia.

Ia menyebutkan hanya tujuh negara yang menerapkan batas usia memilih 17 tahun. Dengan pertimbangan tersebut, Titi mengusulkan agar syarat usia pemilih ditetapkan 18 tahun pada hari pemungutan suara.

Saat ini, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. (*)

#RUU Pemilu #Pemilu #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 13 menit lalu
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Bagikan