14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi III DPR menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 14 calon hakim.

Rapat pleno penetapan dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Sebelum mengambil keputusan, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap 14 calon hakim yang mengikuti proses seleksi.

Baca juga:

Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya

Komisi III DPR Ketok Persetujuan 14 Calon Hakim

Setelah mendengarkan pandangan fraksi, Habiburokhman meminta persetujuan anggota Komisi III DPR terhadap 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc yang akan mengisi posisi di MA.

"Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA tahun 2026," kata Habiburokhman.

Ia kemudian meminta persetujuan anggota Komisi III DPR.

"Apakah nama-nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada MA tersebut dapat disetujui?" tanya Habiburokhman.

"Setuju," jawab anggota Komisi III DPR yang hadir.

Baca juga:

Uji Kelayakan di DPR, Calon Hakim Agung Nurnaningsih Usulkan Peradilan Khusus Agraria untuk Sengketa Tanah

Fit and Proper Test Digelar Dua Hari

Sebanyak 14 calon hakim tersebut menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari, yakni pada Rabu (12/8) dan Kamis (13/8).

Para calon hakim sebelumnya telah mengikuti proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel) Komisi Yudisial (KY).

Dari proses seleksi tersebut, terdapat 175 pendaftar calon hakim agung. Selain itu, terdapat 40 pendaftar calon hakim ad hoc HAM dan 60 pendaftar calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor).

Daftar 11 Calon Hakim Agung

Calon Hakim Agung Kamar Pidana

  1. Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H.
  2. Sugiyanto, S.H., M.H.
  3. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.
  4. Dr. Dhifla Wiyani, S.H., M.H.

Calon Hakim Agung Kamar Perdata

  1. Dr. Sobandi, S.H., M.H.
  2. Dr. Nurnaningsih, S.H., M.Kn.

Calon Hakim Agung Kamar Agama

  1. Dr. Musthofa, S.H., M.H.
  2. Dr. Mamat Rohimat, S.H., M.H.

Calon Hakim Agung Kamar TUN (Pajak)

  1. Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.
  2. Dr. L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H.
  3. Prof. Dr. Yeheskiel Minggus T, S.H., M.H., PCCP., C.L.A.

Daftar Calon Hakim Ad Hoc MA

Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung

  1. Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H.
  2. Roki Panjaitan, S.H.

Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

  1. Sudiyo, S.H., M.H.

(Pon)

#Hakim Agung #Komisi III DPR #Fit And Proper Test
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan