Demokrat Akui Anies Berpeluang Diusung Jadi Capres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 29 September 2022
Demokrat Akui Anies Berpeluang Diusung Jadi Capres 2024

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat buka suara menanggapi pernyataan Politikus senior Partai NasDem Zulfan Lindan soal deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

Koordinator Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra mengatakan, peluang Anies terbuka untuk diusung oleh Demokrat, NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pesta demokrasi mendatang.

Baca Juga:

Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

"Bagaimana kami, dengan teman-teman NasDem dan PKS, bisa semakin dekat dan semakin banyak mencapai kesepahaman. Kalau bicara mengenai rencana mengusung Anies sebagai capres, kemungkinan itu tentu terbuka," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (29/9).

Herzaky mengakui waktu deklarasi itu direncanakan pada 10 November 2022. Namun, itu belum sebuah keputusan, karena masih dibahas oleh NasDem, PKS dan Demokrat.

"Tanggal deklarasi, apakah tgl 10 November? Bisa saja, jika memang sebelumnya telah dicapai kesepakatan bersama dan sudah terbentuk koalisinya. Bisa juga lebih cepat, atau bahkan setelahnya," ujarnya.

Baca Juga:

Partai Demokrat Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Sebelumnya, Zulfan Lindan mengatakan Partai NasDem bersama Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Deklarasi itu direncanakan pada 10 November 2022.

“Jadi soal capres pokoknya sudah selesai, Anies Baswedan capres Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, sudah 99 persen," kata Zulfan, Selasa (27/9).

Zulfan menuturkan, cawapres pasangan Anies Baswedan bisa saja diumumkan secara langsung atau bersamaan jika sudah selesai dibahas.

“Kan yang urgent itu capres duluan, tapi kalau dari sekarang sampai 10 November soal cawapres sudah selesai ya, ya (diumumkan) bareng-bareng, tapi kalau belum kan bisa dilanjutkan lagi,” kata Zulfan. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

#Partai Demokrat #PKS #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan