Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MANTAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menanggapi wacana pemerintah yang akan menghapus beberapa program studi di perkuliahan karena dianggap tak relevan dengan industri. Lewat unggahannya di Twitter, Minggu (26/4), Anies mengatakan kebijakan penghapusan beberapa prodi di universitas harus dilakukan dengan cermat. Karena kebijakan bisa terlihat efisien di jangka pendek, tapi tak selaras dengan rencana pembangunan bangsa jangka panjang.
"Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan," ujarnya di akun @aniesbaswedan, dikutip Selasa (28/4)
Walaupun pemerintah belum resmi mengeluarkan daftar prodi yang akan dihapus, bagi Anies, paradigma ilmu pengetahuan apakah itu ilmu terapan apa ilmu murni, selalu mengisi satu sama lainnya ."Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya," kata dia.
Anies menyebut paradigma mencetak generasi bangsa. Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya. "Tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, Indonesia berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia," katanya.
Baca juga:
Penutupan Prodi, DPR Ingatkan Pentingnya Pengkajian Mendalam
Lewat pemaparannya, Anies menganggap setiap prodi diukur beguna atau tidaknya tidak bisa diasaskan pada kepraktisannya terhadap kebutuhan industri. "Kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap 'tidak praktis'," katanya.
"Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa," imbuhnya.
Menurut Anies, menyiapkan masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, termasuk membangun peradaban. "Tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri," katanya.
Dia menyebut yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah menjaga keseimbangan, antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. "Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya," katanya.
Kemendikti Saintek Bidik 2 Prodi yang Dihapus
Wacana penghapusan prodi ini diaiarkan langsung lewat pernyataan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco di Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (23/4).
Dia menyebutkan bahwa ada beberapa prodi yang menghasilkan alumni namun lulusannya tak terserap industri dengan baik. Dia menyebut ada kesenjangan cetakan lulusan dengan latar belakang keilmuannya tak lagi relevan dengan industri hari ini, misalnya keguruan dan ilmu sosial. Adapun prodi yang mau difokuskan di antaranya yang berkaitan dengan energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, penghiliran, digitalisasi, dan manufaktur maju.
"Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa di masa depan, itu yang akan kami coba susun nanti bersama,” kata Badri.
Dia mengatakan lulusan keguruan, misalnya, per tahun melahirkan 490 ribu orang, sedangkan kebutuhan calon guru hana 20 ribu orang. Akhirnya, sisa dari lulusan yang tidak terserap menjadi pengangguran terdidik.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya pada 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi maladistribusi, tidak keseimbangan distribusi di setiap daerah,” kata Badri.(Tka)
Baca juga:
Rencana Penutupan Prodi, BRIN Tegaskan Pentingnya Transformasi Kurikulum
