Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan persoalan kekurangan guru di berbagai daerah masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi pemerintah.
Karena itu, ia menilai anggaran pendidikan harus difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib anggaran pendidikan.
Esti mengungkapkan hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Pendidikan Nasional Komisi X DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan masih terdapat kekurangan sekitar 1.600 guru.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan serupa kemungkinan lebih berat terjadi di daerah lain, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah harus membuka formasi guru sesuai kebutuhan riil di lapangan. Kalau Yogyakarta saja masih kekurangan sekitar 1.600 guru, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi di daerah lain, terutama wilayah 3T,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati.
Putusan MK Dinilai Jadi Momentum Perbaikan Anggaran Pendidikan
Esti menilai Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi anggaran pendidikan agar benar-benar digunakan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.
Putusan tersebut mengamanatkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN paling lambat pada Tahun Anggaran 2028.
Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat mempercepat implementasi putusan tersebut mulai dari penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
“Kalau MK sudah memutuskan demikian, tentu harus segera ditindaklanjuti. Semaksimal mungkin diupayakan mulai tahun anggaran 2027,” katanya.
Baca juga:
Anggaran Pendidikan Perlu Difokuskan untuk Peningkatan Mutu
Menurut Esti, anggaran pendidikan yang lebih optimal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas guru, dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga mahasiswa.
Selain itu, kebutuhan rehabilitasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
Ia juga menyoroti masih banyaknya sekolah dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Karena itu, pemerintah diminta segera memperbaiki infrastruktur pendidikan agar tidak lagi terjadi insiden yang membahayakan keselamatan peserta didik.
Baca juga:
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Dorong Akses Pendidikan dan Distribusi Buku hingga Wilayah 3T
Selain pembenahan sarana pendidikan, Esti mendorong perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, pelaksanaan sekolah gratis jenjang SD dan SMP sesuai putusan MK sebelumnya, serta penguatan kembali program distribusi buku hingga menjangkau wilayah 3T.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar setiap program baru di sektor pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, disusun berdasarkan kajian yang matang sehingga tidak menimbulkan persoalan baru, seperti pengalihan guru dari sekolah reguler ketika kebutuhan tenaga pendidik masih tinggi.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus menjadi prioritas utama karena pendidikan merupakan fondasi dalam menghadapi tantangan transformasi digital, ekonomi hijau, dan persaingan global. (Knu)
