Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen

MerahPutih.com - Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp 1.791,5 triliun atau tumbuh 29 persen secara tahunan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 879,1 triliun.

Dengan realisasi tersebut, belanja K/L tumbuh 33 persen, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 25 persen.

Baca juga:

Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan

Subsidi dan Kompensasi Capai Rp 331,4 Triliun

Dari sisi belanja pemerintah, realisasi subsidi dan pembayaran kompensasi mencapai Rp331,4 triliun. Dana tersebut telah diberikan kepada PLN dan Pertamina.

"Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina," ucap Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9).

Suahasil menilai percepatan belanja kementerian dan lembaga menunjukkan proyek serta aktivitas pemerintah berjalan di lapangan.

Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, berjalan di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

Ia menambahkan, pemerintah memang menginginkan alokasi anggaran yang telah diberikan kepada kementerian dan lembaga dapat digunakan untuk menjalankan program yang telah ditetapkan.

"Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan," tambahnya.

Baca juga:

Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil

Belanja K/L Tumbuh hingga 67,5 Persen

Suahasil menegaskan pertumbuhan belanja menunjukkan kementerian dan lembaga semakin cepat menerjemahkan anggaran menjadi program, pelayanan, dan proyek pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurut dia, alokasi keuangan yang telah disetujui dalam APBN tidak berhenti di atas kertas.

Ia merinci, realisasi belanja K/L sebesar Rp 912,4 triliun terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial (bansos).

"Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7 persen, belanja barang 67,5 persen, belanja modal 56,3 persen (terhadap APBN 2026), belanja bansos tumbuh 3,4 persen karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita," tuturnya.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp 879,1 triliun. Belanja tersebut terdiri dari pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. (Asp)