Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyerapan anggaran sekaligus mendorong aktivitas sektor riil.
Bertu menilai tantangan utama yang dihadapi Suahasil setelah menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan kebijakan fiskal benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Baca juga:
Tak Asal Pangkas, Menkeu Suahasil Nazara Bongkar Arti Efisiensi APBN
APBN Tak Cukup Hanya Dijaga
Menurut Bertu, Selasa (15/9), pengelolaan APBN tidak cukup hanya berfokus pada disiplin fiskal. Pemerintah juga perlu memastikan anggaran negara mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor-sektor produktif.
Langkah strategis penyerapan anggaran dan penguatan sektor riil harus segera berjalan secara terukur. Kita ingin kebijakan fiskal ini tidak sekadar rapi di atas kertas, tetapi menjadi stimulus nyata bagi kehidupan masyarakat,
Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas.
Ia menilai pemerintah perlu menemukan titik keseimbangan antara menjaga kesehatan APBN dan memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, kebijakan fiskal harus cukup fleksibel dalam merespons kondisi ekonomi tanpa mengorbankan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Baca juga:
Presiden Prabowo Perintahkan Menkeu Suahasil Nazara Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Dorong Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Bertu juga menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Sinergi tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengantisipasi tekanan inflasi yang dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Menkeu baru harus mampu memetakan langkah-langkah strategis agar penyerapan anggaran berjalan efektif, sekaligus memastikan sektor produktif mendapat dukungan yang memadai,
Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas.
Menurut Bertu, keberhasilan kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan pada akhirnya akan terlihat dari seberapa jauh kebijakan APBN mampu diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Knu)
