Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal

Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Suahasil, komitmen tersebut tercermin dari alokasi belanja negara untuk berbagai program prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan produktivitas masyarakat.

APBN Dukung Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 31 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.

Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, melakukan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi pembelajaran.

Sementara di sektor kesehatan, APBN mendukung perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan mencapai 99,1 juta penduduk hingga September 2026.

Dukungan APBN juga dialokasikan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.

"Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelasnya, Kamis (8/10).

Baca juga:

Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang

APBN 2027 Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, Suahasil memastikan APBN tetap menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Ia mengatakan, APBN akan berperan dalam membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun depan.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Meski demikian, Suahasil memastikan kebijakan tersebut tetap mengedepankan kredibilitas dan disiplin fiskal.

Dalam APBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,1 triliun.

Dengan asumsi tersebut, defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,

Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara.

Pemerintah Gandeng Swasta dan Danantara

Suahasil menjelaskan, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak hanya akan mengandalkan APBN. Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara.

Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, diperlukan pertumbuhan investasi hingga sekitar 7 persen.

Baca juga:

RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri

Suahasil menegaskan kembali arah kebijakan APBN selama dua tahun pemerintahan Prabowo.

"Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik," pungkasnya. (Asp)

#Suahasil Nazara #Menteri Keuangan #Pertumbuhan Ekonomi #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Suasana pedagang asongan beristirahat menunggu pembeli di JPO Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Tugas penagihan kewajiban itu akan dialihkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Bagikan