Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - 2 jam, 31 menit lalu
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Ilustrasi kota Jakarta. (Dok PT KAI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia diharuskan mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, yakni agar Indonesia bisa memanfaatkan momentum bonus demografi saat ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan, Indonesia memiliki waktu sekitar 10-15 tahun untuk mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penciptaan lapangan kerja.

Indonesia masih memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi dengan angkatan kerja besar, generasi muda yang semakin terhubung dengan teknologi serta pasar domestik yang luas,

kata Juda dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).

Ia mengatakan, besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak berarti menjadi keuntungan ekonomi jika tidak diimbangi dengan ketrampilan dan kesempatan kerja yang memadai.

Baca juga:

Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan

Namun jika penciptaan pekerjaan tertinggal, keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan, produktivitas jalan lambat, maka kesempatan golden period itu akan terlewatkan.

Kita tidak boleh menjadi negara yang menua sebelum menjadi negara yang kaya,

ujarnya.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dalam konteks demografi Indonesia. Rasio diperkirakan meningkat dari 46,5 pada 2025 menjadi 46,8 pada 2030 dan terus naik ke 59,7 pada 2045.

Peningkatan rasio itu menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk usia nonproduktif dibandingkan penduduk usia produktif. Maka kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memaksimalkan momentum demografi sebelum memasuki fase penuaan penduduk.

Juda menilai Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat. Jadi mumpung ada bonus demografi, target utamanya pertumbuhan ekonomi 8 persen

Kalau sense of urgency 8 persen tidak kita lakukan secara bersama baik negara maupun swasta, maka kesempatan ini akan hilang,

kata Juda.

Ia menegaskan, memanfaatkan bonus demografi, Juda menyampaikan Indonesia juga perlu keluar dari ketergantungan pada aktivitas ekonomi bernilai tambah rendah.

Indonesia perlu mengembangkan industri yang lebih kompleks, mendorong inovasi, serta meningkatkan keterkaitan antara pendidikan, riset, teknologi, dan produksi dan perlu beralih dari sekadar mengandalkan sumber daya alam (SDA) menjadi mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi. (*)

#Pertumbuhan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 31 menit lalu
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Bagikan