Wisnu Cipto
MerahPutih.com - DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di Senayan.
Postur APBN 2027 mencatatkan rekor terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia dengan total angka belanja negara diproyeksikan menyentuh Rp 4.106,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,
Menkeu Suahasil Nazara, dikutip dari laman Kemenkeu.gi.id, Rabu (30/9).
Baca juga:
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Target Pendapatan dan 8 Klaster Prioritas Nasional
Dalam arsitektur APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mampu mencapai Rp 3.435,1 triliun dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun yang dikelola secara inovatif.
Pemerintah memfokuskan alokasi anggaran raksasa ini pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga penurunan kemiskinan.
Di luar itu terdapat program pendukung yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi yang juga masuk dalam skala prioritas keuangan negara.
Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal, di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati,
Menkeu Suahasil Nazara
Baca juga:
Polemik Penggunaan Anggaran BGN, Pengamat Sarankan Presiden Prabowo Ambil Tindakan Tegas
Daftar 8 Kementerian dan Lembaga Penerima Anggaran Terbesar
Badan Gizi Nasional (BGN) menduduki posisi puncak penerima alokasi anggaran terbesar kementerian/lembaga tahun depan. Berikut adalah perincian delapan kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu anggaran tertinggi dalam APBN 2027:
-
Badan Gizi Nasional (BGN): Memperoleh Rp 240,2 triliun, di mana sebesar Rp 232,5 triliun difokuskan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 72,46 juta penerima.
-
Kementerian Pertahanan: Mengamankan anggaran Rp 189 triliun usai mendapat suntikan tambahan sekitar Rp 50 triliun dari pagu indikatif awal.
-
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Menerima Rp 139,19 triliun yang terbagi atas belanja pegawai Rp 61,11 triliun, belanja barang Rp 30,93 triliun, serta belanja modal Rp 47,14 triliun.
-
Kementerian Pekerjaan Umum: Mengantongi Rp 114,59 triliun untuk prasarana strategis, sumber daya air, Cipta Karya, serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
-
Kementerian Sosial: Memperoleh Rp 107,20 triliun setelah mendapat tambahan Rp 22,49 triliun guna mendanai Sekolah Rakyat dan bantuan lansia miskin.
-
Kementerian Kesehatan: Mengamankan Rp 102,12 triliun yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan lanjutan, sistem ketahanan kesehatan, hingga pelayanan primer.
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Disetujui sebesar Rp 89,1 triliun untuk peningkatan kualitas pengajaran, Wajib Belajar 13 Tahun, serta gaji dan tunjangan guru.
-
Kementerian Agama: Mendapatkan pagu awal Rp 87,66 triliun guna menunjang peningkatan kesejahteraan guru dan revitalisasi ribuan madrasah.
(*)
