Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM — PERGANTIAN Menteri Keuangan (Menkeu) dinilai membawa tantangan besar untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Pemerintah diminta memastikan pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan di bawah Suahasil Nazara tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.


Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai momentum pergantian Menkeu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kredibilitas fiskal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan dan keyakinan investor.


Menurut Amin, situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian membuat kesinambungan kebijakan fiskal menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
Transisi di Kementerian Keuangan, kata dia, harus berjalan mulus sehingga pasar tetap memperoleh kepastian mengenai arah pengelolaan keuangan negara.

“Hal yang paling penting sekarang yakni memastikan transisi berjalan baik, kesinambungan kebijakan terjaga, dan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat,” ujar Amin dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/9).

Baca juga:

Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil


Amin juga menilai Suahasil Nazara memiliki bekal pengalaman untuk melanjutkan pengelolaan fiskal. Pengalamannya di Kementerian Keuangan dinilai menjadi modal untuk menghadapi proses penyusunan APBN, pembiayaan negara hingga dinamika pasar keuangan.

Pak Suahasil bukan orang baru dalam pengelolaan fiskal. Pengalaman tersebut merupakan modal penting untuk menjaga kesinambungan sekaligus melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang masih perlu diperkuat.

Amin Ak, Anggota Komisi XI DPR RI


Namun, Amin menyoroti satu pekerjaan yang dinilai krusial bagi Menkeu baru, yakni mempertahankan confidence pasar. Investor, menurut dia, akan mencermati sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari arah APBN, pembiayaan defisit, kebijakan perpajakan hingga strategi pengelolaan utang.
Selain kebijakan fiskal, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi perhatian. Kepastian arah kebijakan diperlukan agar pelaku pasar dapat membaca langkah pemerintah secara lebih jelas.

“Pasar dapat menerima berbagai pilihan kebijakan sepanjang arahnya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah harus terukur dan konsisten,” ujar Amin.(knu)

Baca juga:

Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan




Foto : Menkeu Suahasil Nazara/ dok Setpres


#Suahasil Nazara #Kemenkeu #Menteri Keuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Bagikan