Soffi Amira
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Meski MK memberi tenggat hingga APBN 2028, Esti menilai kebijakan tersebut sebaiknya mulai diterapkan pada APBN 2027.
Baca juga:
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Menurut Esti, percepatan implementasi putusan MK akan membuka ruang yang lebih besar bagi anggaran pendidikan untuk difokuskan pada peningkatan mutu sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas pendidikan.
Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM.
kata Esti, Senin (3/8)
Ia menjelaskan, dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas guru, dosen, tenaga kependidikan, serta mendukung kebutuhan peserta didik dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi.
Selain itu, pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana pendidikan juga dinilai perlu menjadi perhatian agar kualitas layanan pendidikan semakin merata.
Baca juga:
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Anggaran Pendidikan Tetap Krusial di Tengah Perkembangan Zaman
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, penguatan anggaran pendidikan menjadi penting di tengah tantangan perkembangan zaman.
Indonesia, kata dia, sedang menghadapi transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial (AI), transisi menuju ekonomi hijau, perubahan struktur ketenagakerjaan, hingga persaingan global yang semakin ketat.
Jadi, Esti berpandangan sistem pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menyelesaikan pendidikan formal.
“Pendidikan harus mampu membentuk generasi yang berpikir kritis, memiliki literasi digital, kreatif, mampu berkolaborasi, berkarakter, serta siap belajar sepanjang hayat,” tutur dia.
Baca juga:
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Ia menambahkan, reformasi pendidikan harus bergeser dari sekadar memenuhi aspek administratif menjadi upaya strategis membangun kualitas sumber daya manusia.
Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran nasional.
“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” ujarnya. (knu)
