Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - BADAN Gizi Nasional (BGN) memperketat pemutakhiran data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan program pemerintah tersebut diberikan kepada satuan pendidikan yang sesuai sasaran.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran data dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama dengan mendata lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dari proses tersebut, BGN menemukan sejumlah satuan pendidikan yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima program.
“Sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono di Jakarta, dikutip Jumat (11/9).
Baca juga:
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN menyesuaikan sasaran program berdasarkan kondisi setiap satuan pendidikan. Pemutakhiran data dilakukan terhadap berbagai jenis satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total satuan pendidikan yang masuk pendataan, lebih dari 340 ribu telah mendapatkan layanan MBG.
“Artinya masih ada sekitar 240 ribu sekolah yang belum menerima program MBG,” jelas Sudaryono yang juga politikus Gerindra ini.
BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.
Namun, permohonan tersebut akan terlebih dahulu melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum diputuskan untuk mendapatkan layanan.
Dengan pemutakhiran tersebut, BGN berupaya memastikan perluasan MBG tidak hanya mengejar jumlah satuan pendidikan yang terlayani, tetapi juga mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.(Knu)
Baca juga:
Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Menkeu Purbaya Targetkan di Bawah Rp 200 Triliun
