Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badab POM) memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah munculnya kasus dugaan keracunan makanan di Sidoarjo, Jawa Timur.
Arzeti menegaskan pelaksanaan MBG tidak boleh hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
"Saya merasa memiliki tanggung jawab karena turut menyosialisasikan program Badan Gizi Nasional kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin mendalami peran Badan POM sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG," ujar Arzeti, Rabu (9/9).
Dia mengatakan persoalan keamanan pangan dalam MBG harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kesehatan anak-anak yang menjadi salah satu kelompok utama penerima manfaat program MBG.
Baca juga:
Bukan Cuma PJJ, Program MBG di 6 Wilayah Jabar Ikut Dihentikan Sementara
Berdasarkan informasi yang diterima dalam rapat bersama Kepala BIN dan Badan Gizi Nasional pada 3 September, terdapat ratusan korban dalam kasus tersebut dan sebagian masih menjalani perawatan, termasuk di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo.
Arzeti menyoroti secara serius informasi adanya dugaan menu MBG terkontaminasi bakteri, seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Bacillus cereus. Kuat indikasi jika hal tersebut terjadi karena adanya masalah dalam persoalan sanitasi dapur MBG.
"Karena itu, kami meminta BPOM melakukan pendalaman mengenai mekanisme pengawasan keamanan pangan siap saji dalam program MBG. Pengawasan harus mencakup proses pengolahan, sanitasi, distribusi, sampai pada penggunaan kemasan atau wadah guna ulang," tegasnya.
Selain proses pengolahan makanan, Arzeti meminta adanya kejelasan mengenai standar dan mekanisme pengawasan terhadap wadah guna ulang yang digunakan dalam program MBG.
"Kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan yang berlaku terhadap wadah guna ulang untuk MBG, siapa yang melakukan pengujian, standar apa yang digunakan, dan sejak kapan pengawasan serta pengujian tersebut dilakukan," katanya.
Legislator dari Dapil Jatim I tersebut menegaskan, pengawasan keamanan pangan tidak boleh menjadi aspek yang terpisah dari keberhasilan program MBG. Menurutnya, makanan bergizi harus dipastikan aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
"Dua hal tersebut penting untuk kami dalami agar aspek keamanan pangan benar-benar menjadi prioritas. Jangan sampai program yang tujuan utamanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat lemahnya pengawasan keamanan pangan," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
