Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN) Ayip Tayana menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berada di jalur yang benar selama dua tahun pertama. Namun, pemerintah masih perlu membuktikan bahwa berbagai program prioritas yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Ayip, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan maupun besarnya anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan mampu menjawab persoalan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang terukur.
Pandangan tersebut disampaikan Ayip dalam diskusi bertajuk 'Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi'.
Ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan melalui tiga aspek, yakni output, outcome, dan impact. Ketiganya menjadi indikator untuk menilai hasil pelaksanaan program, manfaat yang diterima masyarakat, hingga dampak jangka panjang dari kebijakan pemerintah.
Baca juga:
Evaluasi Kebijakan Harus Mengukur Manfaat bagi Masyarakat
Ayip menilai pemerintah perlu menjelaskan manfaat konkret dari setiap kebijakan yang dijalankan, termasuk kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup dinilai dari pelaksanaannya, tetapi juga harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat.
“Kalau hari ini ada kebijakan pembatasan Devisa Hasil Ekspor di Indonesia selama 12 bulan, maka impact yang dirasakan oleh rakyat Indonesia apa?” ujar Ayip, dikutip Selasa (20/10).
Ia menegaskan, evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif atau realisasi program.
Baca juga:
Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Disorot
MBG Didukung, tetapi Tata Kelola Harus Diperbaiki
Selain kebijakan DHE, Ayip menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Ia menyatakan mendukung program MBG karena pemenuhan gizi anak merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Meski demikian, dukungan terhadap program tersebut tidak berarti pelaksanaannya terbebas dari evaluasi.
Ayip menilai persoalan tata kelola, termasuk kasus keracunan maupun dugaan penyimpangan yang muncul, perlu ditangani dan diperbaiki agar tidak mengganggu tujuan program.
“Saya ini pendukung MBG dari awal. Teman-teman boleh kayak gimana pun, tapi saya mendukung MBG. Perihal kemudian ada keracunan, itu adalah kesalahan tata kelola yang kemudian harus diperbaiki,” katanya.
Menurut Ayip, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan MBG mencapai sasaran yang ditetapkan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah perubahan status gizi anak sebagai penerima manfaat.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar diterima anak-anak.
Baca juga:
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Pertanyakan Dampak Kebijakan ke Rakyat
Sekolah Rakyat dan KDMP Perlu Dipastikan Tepat Sasaran
Ayip juga menilai Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Program tersebut, menurutnya, perlu dilihat dalam konteks ketimpangan kesempatan pendidikan, terutama bagi anak-anak di daerah yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan fasilitas.
Sementara itu, dalam pelaksanaan KDMP, Ayip menyoroti kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan para pengelola memiliki kapasitas yang memadai. Dengan begitu, koperasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kesiapan pengelola menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Baca juga:
Tiga Tahun ke Depan Jadi Momentum Pembuktian
Bagi Ayip, tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai program prioritas tidak berhenti pada tahap pelaksanaan. Program-program tersebut perlu menghasilkan perubahan yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan, ia menilai fondasi pemerintahan Prabowo-Gibran telah terbentuk selama dua tahun pertama.
Ayip berharap tiga tahun berikutnya menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan sekaligus membuktikan manfaat program prioritas pemerintah.
Selama dua tahun ini, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah berada di jalur yang benar. Pondasinya sudah ada. Tapi tinggal kita bangun tembok-tembok ke depannya, bangunan ke depannya selama tiga tahun ke depan. Pondasinya sudah benar,
Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana.
(Knu)
