Kebijakan Pemerintah

Indonesia

Prabowo Instruksikan Kredit Murah untuk Keluarga Prasejahtera, Bunga Harus di Bawah 9 Persen

Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026

Indonesia

Pemerintah Terapkan WFH ASN Setiap Jumat, Bakal Diawasi Pakai Geo-Location

Pemerintah menerapkan WFH ASN tiap Jumat. Nantinya, ASN akan diawasi menggunakan geo-location.

Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026

Indonesia

Kebijakan WFH ASN dan Swasta Dinilai Cacat Desain, Picu Lonjakan Konsumsi Energi

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, WFH setiap Jumat bisa memicu pemborosan konsumsi energi.

Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026

Indonesia

WFH Bakal Percuma, Ekonom Buka Akar Masalah Energi di Indonesia

Ekonom Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menjelaskan akar persoalan energi di Indonesia terletak pada sistem mobilitas dan tata kota, bukan sekadar aktivitas kantor.

Wisnu Cipto - Rabu, 25 Maret 2026

Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ingin Potong Gaji dan Tunjangan Seluruh Pejabat Indonesia, Uangnya Dipakai untuk Program MBG

Presiden Prabowo Subianto akan memotong gaji dan tunjangan semua pejabat di tanah air sampai 70 persen.

Frengky Aruan - Senin, 23 Maret 2026

Indonesia

Khalid Basalamah Soroti Kebiasaan Menghujat Pemerintah, Minta Masyarakat Lebih Adil

Ustaz Khalid Basalamah menyoroti masyarakat yang mudah menghujat kebijakan pemerintah. Ia pun meminta masyarakat jangan menilai sisi negatifnya saja.

Soffi Amira - Sabtu, 07 Maret 2026

Indonesia

Fatsun Fraksi Golkar DPR: Kader Jangan Jeruk Makan Jeruk, Ingat Punya Banyak Menteri di Kabinet

Aturan paling utama adalah larangan bagi anggota Fraksi Golkar untuk menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto

Wisnu Cipto - Jumat, 13 Februari 2026

Indonesia

Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik

Program Gentingisasi hanya bersifat kosmetik, alias mempercantik rumah tanpa menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi rakyat Indonesia.

Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026

Indonesia

Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan segera menetapkan UMP 2026. DPR meminta ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025

Indonesia

Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional

Prabowo tegaskan reformasi BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara.

Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025

Indonesia

IDCI Dorong Pengembangan TKDN 2.0 Terkait Rencana Relaksasi Aturan TIK untuk AS

Yayang mengapresiasi pendekatan pemerintah yang memilih diplomasi dan menghindari retaliasi

Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 April 2025

Indonesia

Prabowo Paparkan Kebijakan untuk Indonesia Berdikari Ekonomi, Devisa Hasil Ekspor hingga Danantara

Prabowo memaparkan kebijakan untuk Indonesia agar bisa berdiri di kaki sendiri.

Soffi Amira - Rabu, 26 Februari 2025

Indonesia

Prabowo Paparkan 8 Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal 1 2025

Prabowo juga memaparkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi

Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Februari 2025

Indonesia

Prabowo Paparkan 8 Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal I 2025

8 kebijakan disampaikan Prabowo dalam keterangan pers-nya tentang Kewajiban Menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Negeri yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2) siang.

Frengky Aruan - Senin, 17 Februari 2025

Indonesia

Pengamat Pertanyakan Urgensi dan Maksud Pemerintah Bolehkan Izin Ekspor Pasir Laut

Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengkritik kebijakan terbaru Prasiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 September 2024