Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik

Produksi genteng pabrik rumahan. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pemerintah memberlakukan kebijakan gentingisasi untuk rumah-rumah di daerah miskin menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan ini lebih menekankan pada penampilan ketimbang substansi kebutuhan masyarakat.

Ahli Kebijakan Publik itu mengibaratkan program Gentingisasi hanya bersifat kosmetik, alias mempercantik rumah tanpa menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi rakyat Indonesia.

“Gentingisasi itu seperti mengganti cat rumah ketika instalasi listriknya korsleting. Cat baru terlihat indah. Ia membuat rumah tampak ‘naik kelas’. Tapi korsleting yang tidak dibereskan menunggu waktu untuk membakar semuanya,” kata Achmadd, di Jakarta, Rabu (3/2).

Baca juga:

Target Mulai Tahun Ini, Pemerintah Putar Otar Cari Skema Pembiayaan Program Gentengisasi

Lebih Penting Anggaran Pemulihan Bencana

Menurut Achmad, pemerintah seharusnya lebih fokus pada program mendesak, salah satunya anggaran mitigasi kebencanaan yang tahun ini malah turun drastis.

Anggaran BNPB dalam RAPBN 2026 hanya Rp 491 miliar, terendah dalam 15 tahun, turun tajam dari outlook 2025 sekitar Rp 2,01 triliun.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim dana darurat bencana di APBN 2026 bisa mencapai Rp 60 triliun melalui mekanisme dana siap pakai dan pemulihan.

“Di sinilah gentingisasi makin problematik. Karena pada saat yang sama, publik juga melihat sinyal yang membingungkan tentang anggaran kebencanaan,” kata tutur pengajar UPN Veteran Jakarta itu.

Baca juga:

Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap

Usulan Alternatif

Achmad menekankan gentingisasi tidak boleh menjadi proyek nasional seragam yang melompati prioritas. Menurut dia, kebijakan harusnya difokuskan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi termal dan kelayakan dasar.

“Lebih dari itu, pemerintah perlu membangun dana jangkar di daerah untuk bencana 2026, bukan hanya mengandalkan pusat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto tengah menggaungkan gerakan gentingisasi sebagai bagian dari program nasional. Gerakan ini bertujuan mengganti atap seng dengan genting karena dinilai lebih sejuk dan ramah lingkungan. (Knu)

#Gentengnisasi #Program Nasional #Kebijakan Pemerintah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik
Program Gentingisasi hanya bersifat kosmetik, alias mempercantik rumah tanpa menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik
Indonesia
Target Mulai Tahun Ini, Pemerintah Putar Otar Cari Skema Pembiayaan Program Gentengisasi
Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan program gentingisasi, gagasan Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan mulai berjalan tahun 2026 ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Target Mulai Tahun Ini, Pemerintah Putar Otar Cari Skema Pembiayaan Program Gentengisasi
Indonesia
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Selain menyiapkan skema pendanaan, pemerintah juga tengah membahas aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Indonesia
Ikuti Arahan Prabowo, Pramono Siap Terapkan Gentengisasi di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung program gentengisasi Presiden Prabowo untuk mengganti atap seng dengan genteng di seluruh Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
Ikuti Arahan Prabowo, Pramono Siap Terapkan Gentengisasi di Jakarta
Indonesia
Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap
Gentengisasi memberikan optimisme baru bagi industri genteng nasional yang saat ini berada di bawah naungan Asaki.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap
Indonesia
1 Tahun Berjalan, 55% Rakyat Indonesia Belum Tahu Ada Program Cek Kesehatan Gratis
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sepanjang tahun 2025, tercatat 70 juta masyarakat Indonesia telah mengikuti cek kesehatan gratis (CKG).
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Januari 2026
1 Tahun Berjalan, 55% Rakyat Indonesia Belum Tahu Ada Program Cek Kesehatan Gratis
Indonesia
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan segera menetapkan UMP 2026. DPR meminta ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Indonesia
Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional
Prabowo tegaskan reformasi BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional
Indonesia
Pemerintah Buka Pendaftaran Magang Bergaji Rp 3,3 Juta Mulai 15 Oktober, Daftar Lewat SIAPkerja
Program Magang Nasional Fresh Graduate 2025 ini merupakan salah satu stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
Pemerintah Buka Pendaftaran Magang Bergaji Rp 3,3 Juta Mulai 15 Oktober, Daftar Lewat SIAPkerja
Indonesia
Cara Menkes Evaluasi Program MBG: Ukur Tinggi Siswa Tiap 6 Bulan Sekali
Pemeriksaan dilakukan setiap enam bulan sekali dan hasilnya akan tercatat secara detail mulai dari nama dan alamat setiap penerima MBG.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
Cara Menkes Evaluasi Program MBG: Ukur Tinggi Siswa Tiap 6 Bulan Sekali
Bagikan