Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik

Produksi genteng pabrik rumahan. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pemerintah memberlakukan kebijakan gentingisasi untuk rumah-rumah di daerah miskin menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan ini lebih menekankan pada penampilan ketimbang substansi kebutuhan masyarakat.

Ahli Kebijakan Publik itu mengibaratkan program Gentingisasi hanya bersifat kosmetik, alias mempercantik rumah tanpa menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi rakyat Indonesia.

“Gentingisasi itu seperti mengganti cat rumah ketika instalasi listriknya korsleting. Cat baru terlihat indah. Ia membuat rumah tampak ‘naik kelas’. Tapi korsleting yang tidak dibereskan menunggu waktu untuk membakar semuanya,” kata Achmadd, di Jakarta, Rabu (3/2).

Baca juga:

Target Mulai Tahun Ini, Pemerintah Putar Otar Cari Skema Pembiayaan Program Gentengisasi

Lebih Penting Anggaran Pemulihan Bencana

Menurut Achmad, pemerintah seharusnya lebih fokus pada program mendesak, salah satunya anggaran mitigasi kebencanaan yang tahun ini malah turun drastis.

Anggaran BNPB dalam RAPBN 2026 hanya Rp 491 miliar, terendah dalam 15 tahun, turun tajam dari outlook 2025 sekitar Rp 2,01 triliun.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim dana darurat bencana di APBN 2026 bisa mencapai Rp 60 triliun melalui mekanisme dana siap pakai dan pemulihan.

“Di sinilah gentingisasi makin problematik. Karena pada saat yang sama, publik juga melihat sinyal yang membingungkan tentang anggaran kebencanaan,” kata tutur pengajar UPN Veteran Jakarta itu.

Baca juga:

Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap

Usulan Alternatif

Achmad menekankan gentingisasi tidak boleh menjadi proyek nasional seragam yang melompati prioritas. Menurut dia, kebijakan harusnya difokuskan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi termal dan kelayakan dasar.

“Lebih dari itu, pemerintah perlu membangun dana jangkar di daerah untuk bencana 2026, bukan hanya mengandalkan pusat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto tengah menggaungkan gerakan gentingisasi sebagai bagian dari program nasional. Gerakan ini bertujuan mengganti atap seng dengan genting karena dinilai lebih sejuk dan ramah lingkungan. (Knu)

#Gentengnisasi #Program Nasional #Kebijakan Pemerintah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Instruksikan Kredit Murah untuk Keluarga Prasejahtera, Bunga Harus di Bawah 9 Persen
Presiden Prabowo Subianto meminta bunga kredit keluarga prasejahtera diturunkan di bawah 9 persen untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Prabowo Instruksikan Kredit Murah untuk Keluarga Prasejahtera, Bunga Harus di Bawah 9 Persen
Indonesia
Pemerintah Terapkan WFH ASN Setiap Jumat, Bakal Diawasi Pakai Geo-Location
Pemerintah menerapkan WFH ASN tiap Jumat. Nantinya, ASN akan diawasi menggunakan geo-location.
Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026
Pemerintah Terapkan WFH ASN Setiap Jumat, Bakal Diawasi Pakai Geo-Location
Indonesia
Kebijakan WFH ASN dan Swasta Dinilai Cacat Desain, Picu Lonjakan Konsumsi Energi
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, WFH setiap Jumat bisa memicu pemborosan konsumsi energi.
Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026
Kebijakan WFH ASN dan Swasta Dinilai Cacat Desain, Picu Lonjakan Konsumsi Energi
Indonesia
WFH Bakal Percuma, Ekonom Buka Akar Masalah Energi di Indonesia
Ekonom Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menjelaskan akar persoalan energi di Indonesia terletak pada sistem mobilitas dan tata kota, bukan sekadar aktivitas kantor.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Maret 2026
WFH Bakal Percuma, Ekonom Buka Akar Masalah Energi di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ingin Potong Gaji dan Tunjangan Seluruh Pejabat Indonesia, Uangnya Dipakai untuk Program MBG
Presiden Prabowo Subianto akan memotong gaji dan tunjangan semua pejabat di tanah air sampai 70 persen.
Frengky Aruan - Senin, 23 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ingin Potong Gaji dan Tunjangan Seluruh Pejabat Indonesia, Uangnya Dipakai untuk Program MBG
Indonesia
Khalid Basalamah Soroti Kebiasaan Menghujat Pemerintah, Minta Masyarakat Lebih Adil
Ustaz Khalid Basalamah menyoroti masyarakat yang mudah menghujat kebijakan pemerintah. Ia pun meminta masyarakat jangan menilai sisi negatifnya saja.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Maret 2026
Khalid Basalamah Soroti Kebiasaan Menghujat Pemerintah, Minta Masyarakat Lebih Adil
Indonesia
Hati-Hati Bos-Bos SPPG, KPK Sedang Petakan Celah Korupsi MBG
KPK memastikan sedang melakukan kajian untuk memetakan potensi celah korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Senin, 02 Maret 2026
Hati-Hati Bos-Bos SPPG, KPK Sedang Petakan Celah Korupsi MBG
Indonesia
Dukung Gentengisasi Prabowo, 52 Rumah di Menteng Tenggulun Disiapkan Jadi Wisata Kuliner
Program Gentengisasi di Menteng Tenggulun renovasi 52 rumah dan dorong UMKM naik kelas. DKI siapkan kawasan jadi destinasi wisata kuliner.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
Dukung Gentengisasi Prabowo, 52 Rumah di Menteng Tenggulun Disiapkan Jadi Wisata Kuliner
Indonesia
Fatsun Fraksi Golkar DPR: Kader Jangan Jeruk Makan Jeruk, Ingat Punya Banyak Menteri di Kabinet
Aturan paling utama adalah larangan bagi anggota Fraksi Golkar untuk menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto
Wisnu Cipto - Jumat, 13 Februari 2026
Fatsun Fraksi Golkar DPR: Kader Jangan Jeruk Makan Jeruk, Ingat Punya Banyak Menteri di Kabinet
Indonesia
Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik
Program Gentingisasi hanya bersifat kosmetik, alias mempercantik rumah tanpa menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Ahli Kebijakan Publik Kritik Gentingisasi Cuma Program Kosmetik
Bagikan