Prabowo Instruksikan Kredit Murah untuk Keluarga Prasejahtera, Bunga Harus di Bawah 9 Persen

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Prabowo Instruksikan Kredit Murah untuk Keluarga Prasejahtera, Bunga Harus di Bawah 9 Persen

Ilustrasi KPR. (Foto: MerahPutih.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen.

Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau bagi masyarakat kecil.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi keluarga prasejahtera.

“Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo kepada wartawan, Rabu (13/5).

Pernyataan itu disampaikan usai Presiden menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Baca juga:

Tommy Nicson Sebut Prabowo Sedang Bangun Fondasi Besar Indonesia Mandiri

Dalam kesempatan tersebut, hasil denda berupa uang sebesar Rp10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Prabowo, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman yang lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu.

Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem pembiayaan nasional serta berbagai hambatan yang selama ini dinilai membebani masyarakat kecil.

“Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita,” ucapnya.

Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan kelompok prasejahtera.

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Pembentukan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Perizinan Usaha

Dalam konteks itu, Presiden juga mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Selain menyoroti pembiayaan masyarakat kecil, Prabowo juga meminta seluruh jajaran terkait memangkas berbagai hambatan administratif agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik.

“Perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan,” katanya.

Arahan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui akses pembiayaan yang lebih murah, mudah, dan inklusif. (Asp)

#Kredit Bank #Bunga Kredit #Presiden Prabowo Subianto #Kebijakan Pemerintah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Indonesia
BI Rate Naik, Bunga Kredit Bakal Terpengaruh
Kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 9.245 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,22 persen menjadi Rp 10.492 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
BI Rate Naik, Bunga Kredit Bakal Terpengaruh
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur setelah keduanya bertemu selama sekitar 2,5 jam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Indonesia
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan keduanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Indonesia
6 Saksi Kasus Penyadapan HP Prabowo Minta Perlindungan LPSK, Siapa Saja?
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI memasuki babak baru. Sebanyak enam saksi mengajukan perlindungan ke LPSK,
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
6 Saksi Kasus Penyadapan HP Prabowo Minta Perlindungan LPSK, Siapa Saja?
Indonesia
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP
Wisnu Cipto - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Bagikan