Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen.
Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau bagi masyarakat kecil.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi keluarga prasejahtera.
“Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo kepada wartawan, Rabu (13/5).
Pernyataan itu disampaikan usai Presiden menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Baca juga:
Tommy Nicson Sebut Prabowo Sedang Bangun Fondasi Besar Indonesia Mandiri
Dalam kesempatan tersebut, hasil denda berupa uang sebesar Rp10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Prabowo, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman yang lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu.
Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem pembiayaan nasional serta berbagai hambatan yang selama ini dinilai membebani masyarakat kecil.
“Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita,” ucapnya.
Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan kelompok prasejahtera.
Baca juga:
Prabowo Perintahkan Pembentukan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Perizinan Usaha
Dalam konteks itu, Presiden juga mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.
“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Selain menyoroti pembiayaan masyarakat kecil, Prabowo juga meminta seluruh jajaran terkait memangkas berbagai hambatan administratif agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik.
“Perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan,” katanya.
Arahan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui akses pembiayaan yang lebih murah, mudah, dan inklusif. (Asp)
