MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025 hingga Juni 2026.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, program CKG kini dapat diakses masyarakat di 10.255 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Meski cakupan program terus meluas, Prabowo berharap lebih banyak masyarakat mendaftarkan diri untuk mengikuti CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.
Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Sementara ada rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa,
Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pemerintah Tingkatkan Kualitas Rumah Sakit Daerah
Selain memperluas akses kesehatan, Prabowo mengatakan pemerintah terus berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Sebagai salah satu bentuknya, pemerintah telah membangun dan meningkatkan kualitas 66 RSUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Bahkan, saat ini sebanyak 20 RSUD baru yang telah dibangun pemerintah sudah beroperasi.
Pemerintah, sebut Prabowo, juga telah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.
"Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia." kata Prabowo.
Baca juga:
Prabowo Siapkan Ambulans Udara, Helikopter hingga Pesawat Kecil untuk Evakuasi Pasien
Prabowo Soroti Kekurangan Dokter
Demi memperkuat pelayanan kesehatan Indonesia, Prabowo mengatakan pemerintah akan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia.
Masalah tersebut, sebut dia, harus segera diatasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum.
Sementara itu, sebanyak 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, dan sebanyak 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan dokter spesialis.
Kebutuhan tenaga medis tersebut menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan sekaligus meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di berbagai daerah.
Baca juga:
Prabowo Bongkar Masalah Dokter di Indonesia: Puluhan Ribu Tenaga Medis Masih Dibutuhkan
Buka 9 Fakultas Kedokteran dan 170 Program Studi
Untuk mengejar kebutuhan dokter, selama 21 bulan terakhir pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru.
Selain itu, pemerintah juga telah membuka 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun rumah sakit.
Pemerintah juga telah menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di sejumlah daerah.
"Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita," katanya. (Asp)