Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Fraksi Partai Golkar di DPR kini memiliki empat fatsun politik yang menjadi pedoman sikap politik kader mereka di parlemen.
Aturan paling utama adalah larangan bagi anggota Fraksi Golkar untuk menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai konsekuensi berada dalam koalisi pemerintah.
“Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer,” kata Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji, dalam perayaan HUT Ke-58 Fraksi Partai Golkar di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/2).
Baca juga:
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Jeruk Makan Jeruk
Sarmuji menjelaskan, fatsun pertama mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo, termasuk program Astacita. Kedua, anggota Golkar tidak boleh menyerang kawan sendiri, khususnya sesama menteri dari Golkar di kabinet.
Golkar memiliki jumlah menteri terbanyak kedua di kabinet Prabowo-Gibran setelah Gerindra. Saat ini tercatat ada 11 kader Golkar yang masuk dalam kabinet.
“Tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk,” imbuh Sekjen Partai Golkar itu.
Baca juga:
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Jangan Serang Kebijakan Pemerintah
Fatsun ketiga, anggota Golkar dilarang menyoal sesuatu yang sudah diputuskan negara. Namun, Sarmuji tak menampik keputusan negara bisa dievaluasi, tetapi jangan sampai menyerang.
"Misalkan tentang program Makan Bergizi Gratis, ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan," ujarnya mencontohkan, dikutip Antara.
Fatsun keempat atau yang terakhir, anggota Golkar tidak boleh mengubah sesuatu yang sudah diputuskan koalisi. “Baik buruknya Partai Golkar di mata publik, salah satunya ditentukan bagaimana wajah Partai Golkar di parlemen ini," tandasnya. (*)
