IDCI Dorong Pengembangan TKDN 2.0 Terkait Rencana Relaksasi Aturan TIK untuk AS

Merahputih.com - Indonesian Digital & Cyber Institute (IDCI) menawarkan solusi jangka panjang terkait rencana pemerintah untuk melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap Amerika Serikat. IDCI menyarankan pemerintah untuk mengembangkan pendekatan TKDN 2.0.

Model ini tidak hanya menghitung komponen fisik, tetapi juga mempertimbangkan penguasaan kekayaan intelektual, kontribusi pada riset lokal, dan dampaknya terhadap ekosistem inovasi nasional.

Direktur Eksekutif IDCI, Yayang Ruzaldy, menyatakan bahwa insentif relaksasi dapat dimanfaatkan sebagai alat diplomasi ekonomi yang memperkuat kemandirian.

Baca juga:

15 Model Kendaraan Punya TKDN di Atas 70 Persen

"Bukan sekadar membuka pasar bagi teknologi asing,” ucap Yayang, Rabu (23/4).

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan paket perundingan Non-Tarif Measure (NTMs) melalui pelonggaran aturan TKDN di sektor TIK untuk Amerika Serikat sebagai respons cepat dan strategis terhadap kebijakan tarif resiprokal 32 persen AS terhadap Indonesia.

IDCI menilai langkah ini penting dalam hubungan ekonomi bilateral dan menguji ketahanan serta kemandirian ekonomi digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik dan perang dagang global.

Yayang mengapresiasi pendekatan pemerintah yang memilih diplomasi dan menghindari retaliasi, yang dinilai pragmatis dan pro-investasi. Langkah ini diharapkan menjaga iklim investasi kondusif dan membuka peluang kerja sama teknologi dengan perusahaan besar AS seperti Microsoft, Oracle, Apple, dan General Electric.

Baca juga:

Istana Klaim TKDN Maung Mobil Dinas Menteri 70%, Ini Komponen yang Masih Impor

Yayang menambahkan bahwa pelonggaran TKDN berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperkuat ekosistem startup nasional.

Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko strategis jika pelonggaran TKDN tanpa kerangka kerja jangka panjang dapat melemahkan daya saing industri lokal.