MerahPutih.com - Rencana pemerintah menerapkan program work from home (WFH) sebagai strategi penghematan energi nasional dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menjelaskan akar persoalan energi di Indonesia terletak pada sistem mobilitas dan tata kota, bukan sekadar aktivitas kantor.
“Masalah utama Indonesia adalah sistem mobilitas yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi publik yang belum memadai, serta tata kota yang memaksa perjalanan panjang. Ditambah budaya birokrasi yang belum memberi teladan dalam efisiensi energi,” kata Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/3).
Baca juga:
Negara Mau Hemat Energi? Pengamat Sarankan Pemerintah Perbaiki Bus dan Kereta, Jangan Cuma Suruh WFH
Konsumsi Energi Hanya Bergeser
Achmad menilai penghematan dari berkurangnya perjalanan kantor tidak otomatis berarti penghematan energi nasional secara besar.
Menurut dia, sebagian konsumsi energi nantinya hanya berpindah dari kantor ke rumah, seperti listrik, pendingin ruangan, internet, dan perangkat kerja.
“Jadi yang terjadi bukan penghapusan penuh konsumsi energi, melainkan pergeseran sebagian beban,” imbuh Achmad.
Baca juga:
Hitungan Kasar Menkeu, WFH 1 Hari dalam Sepekan Hemat 20% Konsumsi BBM Nasional
Transportasi Publik Jadi Kunci
Sebaliknya, Achmad menyoroti selama transportasi publik belum menjadi pilihan utama dan kendaraan pribadi masih dominan, maka penghematan dari WFH akan selalu terbatas.
“Jika pemerintah ingin serius menghemat energi, maka fokusnya tidak boleh berhenti pada pengurangan perjalanan pegawai ke kantor. WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan,” tuturnya
Pakar Kebijakan Publik itu menegaskan pembenahan transportasi publik harus menjadi inti kebijakan energi nasional.
“Kita tidak bisa meminta masyarakat mengurangi konsumsi BBM sambil membiarkan mereka hidup dalam sistem yang memaksa penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi,” tutupnya. (Knu)