WFH Bakal Percuma, Ekonom Buka Akar Masalah Energi di Indonesia

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 25 Maret 2026
WFH Bakal Percuma, Ekonom Buka Akar Masalah Energi di Indonesia

Ilustrasi. ANTARA/HO-Pertamina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pemerintah menerapkan program work from home (WFH) sebagai strategi penghematan energi nasional dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar.

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menjelaskan akar persoalan energi di Indonesia terletak pada sistem mobilitas dan tata kota, bukan sekadar aktivitas kantor.

“Masalah utama Indonesia adalah sistem mobilitas yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi publik yang belum memadai, serta tata kota yang memaksa perjalanan panjang. Ditambah budaya birokrasi yang belum memberi teladan dalam efisiensi energi,” kata Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/3).

Baca juga:

Negara Mau Hemat Energi? Pengamat Sarankan Pemerintah Perbaiki Bus dan Kereta, Jangan Cuma Suruh WFH

Konsumsi Energi Hanya Bergeser

Achmad menilai penghematan dari berkurangnya perjalanan kantor tidak otomatis berarti penghematan energi nasional secara besar.

Menurut dia, sebagian konsumsi energi nantinya hanya berpindah dari kantor ke rumah, seperti listrik, pendingin ruangan, internet, dan perangkat kerja.

“Jadi yang terjadi bukan penghapusan penuh konsumsi energi, melainkan pergeseran sebagian beban,” imbuh Achmad.

Baca juga:

Hitungan Kasar Menkeu, WFH 1 Hari dalam Sepekan Hemat 20% Konsumsi BBM Nasional

Transportasi Publik Jadi Kunci

Sebaliknya, Achmad menyoroti selama transportasi publik belum menjadi pilihan utama dan kendaraan pribadi masih dominan, maka penghematan dari WFH akan selalu terbatas.

“Jika pemerintah ingin serius menghemat energi, maka fokusnya tidak boleh berhenti pada pengurangan perjalanan pegawai ke kantor. WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan,” tuturnya

Pakar Kebijakan Publik itu menegaskan pembenahan transportasi publik harus menjadi inti kebijakan energi nasional.

“Kita tidak bisa meminta masyarakat mengurangi konsumsi BBM sambil membiarkan mereka hidup dalam sistem yang memaksa penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi,” tutupnya. (Knu)

#Work From Home (WFH) #Krisis Minyak Global #Kebijakan Pemerintah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Menko Ekonomi menegaskan pemerintah memutuskan untuk terus memberlakukan kebijakan WFH bagi kalangan ASN
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Indonesia
Prabowo Instruksikan Kredit Murah untuk Keluarga Prasejahtera, Bunga Harus di Bawah 9 Persen
Presiden Prabowo Subianto meminta bunga kredit keluarga prasejahtera diturunkan di bawah 9 persen untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Prabowo Instruksikan Kredit Murah untuk Keluarga Prasejahtera, Bunga Harus di Bawah 9 Persen
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
Menhub Modifikasi Aturan WFH Jumat, Tiap Hari Cuma 40% Staf Masuk Kantor
Menurut Dudy, kebijakan WFH secara umum memberikan keleluasaan kepada kementerian dan lembaga untuk mengatur pola kerja masing-masing.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Menhub Modifikasi Aturan WFH Jumat, Tiap Hari Cuma 40% Staf Masuk Kantor
Berita Foto
Hari Perdana WFH ASN, Kemacetan Jakarta Terurai saat Jam Pulang Kerja
Suasana lalu lintas saat jam pulang kerja di tengah penerapan WFH ASN di kawasan Sudirman–Thamrin, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 April 2026
Hari Perdana WFH ASN, Kemacetan Jakarta Terurai saat Jam Pulang Kerja
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
BGN Tegaskan Kepala SPPG dan Ahli Gizi Tidak Ikut Aturan WFH
Aturan WFH tetap berlaku dalam program MBG, tetapi bergantian tidak selalu hari Jumat seperti yang berlaku di institusi negara lainnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
BGN Tegaskan Kepala SPPG dan Ahli Gizi Tidak Ikut Aturan WFH
Indonesia
Wamendagri Sidak WFH ASN Bogor, Tidak Ada di Rumah Kena Potong Tukin
Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4).
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Wamendagri Sidak WFH ASN Bogor, Tidak Ada di Rumah Kena Potong Tukin
Berita Foto
Hari Perdana Kebijakan WFH ASN, Balai Kota Jakarta Lengang dari Pekerja
Suasana sepi menyelimuti ruang kantor lantai 20 Balaikota DKI Jakarta saat penerapan kebijakan WFH ASN di Jakarta, Jum'at (10/4/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 April 2026
Hari Perdana Kebijakan WFH ASN, Balai Kota Jakarta Lengang dari Pekerja
Bagikan