Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen

Soffi AmiraSoffi Amira - 2 jam, 45 menit lalu
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen

Ilustrasi - Dapur SPPG Purwodiningratan, Jebres, satu-satunya yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) di Solo. (Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menyebabkan keracunan massal.

Desakan ini muncul setelah dugaan keracunan MBG di Kota Cirebon dilaporkan menimpa 270 orang.

Charles menilai, kejadian yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam memastikan keamanan makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara lalu diizinkan beroperasi kembali.

kata Charles kepada wartawan, Kamis (22/10)

Menurut dia, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi tersebut.

Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi makanan tanpa memastikan seluruh proses penyediaannya memenuhi standar keamanan pangan.

Baca juga:

Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur

Komisi IX DPR Nilai Kasus Keracunan MBG Masih Terus Terjadi

Charles mengingatkan, kelalaian dalam menyiapkan makanan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi sasaran program MBG.

Ia pun mempertanyakan sampai kapan kasus dugaan keracunan dalam program tersebut akan terus berulang.

Menurut Charles, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar jumlah penerima manfaat, sementara persoalan mendasar terkait keamanan pangan terus terabaikan.

tambah Charles

Selain memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan, Charles kembali mendorong agar pelaksanaan MBG berbasis sekolah.

Ia menegaskan, program tersebut semestinya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan.

Baca juga:

BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya

“Tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, bukan justru membuat mereka masuk rumah sakit,” tegasnya.

Sebelumnya, jumlah korban dugaan keracunan setelah menyantap menu MBG di Kota Cirebon dilaporkan mencapai 270 orang. Dari jumlah tersebut, 231 orang merupakan anak-anak dan 39 lainnya orang dewasa. (knu)

#SPPG #Komisi IX DPR #Makan Bergizi Gratis #Keracunan Massal MBG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Komisi IX DPR mendesak SPPG ditutup permanen usai terjadinya keracunan MBG di Cirebon.
Soffi Amira - 2 jam, 45 menit lalu
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Indonesia
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
DEN menemukan siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen jika dibandingkan dengan siswa yang tidak menerima program tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Indeks Data Nasional Soroti Dampak Nyata Program Prioritas Pemerintah
IDN menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berada di jalur yang benar setelah dua tahun, tetapi menekankan perlunya evaluasi dampak MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Indeks Data Nasional Soroti Dampak Nyata Program Prioritas Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Kesiapan dapur, sekolah, tenaga pendamping, hingga peralatan menjadi pertimbangan sebelum mekanisme penyajian tersebut diterapkan kepada siswa.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Indonesia
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Penerapan sistem prasmanan tidak bisa dilakukan secara serentak karena membutuhkan kesiapan dapur penyedia makanan dan pihak sekolah.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Indonesia
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Ledakan itu bukan merupakan SPPG, baik yang sedang beroperasi maupun yang digunakan sebagai gudang SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Indonesia
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatra, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Indonesia
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Pendataan serupa juga diberlakukan bagi kelompok penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Indonesia
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
BGN menutup dua SPPG di Jawa Tengah, Hal itu tertuang dalam SK Kepala BGN Nomor 63530 Tahun 2026.
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
Bagikan