Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 September 2022
Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Relasi Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan (PDIP) semakin memanas menjelang Pemilu 2024.

Kali ini, partai berlambang mercy itu membongkar upaya PDIP menjegal langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali maju pada gelaran Pilpres 2009.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, kala itu PDIP dan Golkar menginisiasi pembahasan aturan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Baca Juga

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

Aturan itu akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kata Herzaky, regulasi itu diduga sengaja digagas PDIP untuk menjegal SBY.

"Dengan niatan agar Bapak SBY tidak bisa maju lagi di Pilpres 2009, karena Demokrat ketika itu hanya punya kursi 7,45 persen. Ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar seperti Refly Harun dan Rocky Gerung," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (21/9)

Meski aturan itu telah disahkan, kata Herzaky, upaya dua parpol besar itu tak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin SBY kembali menjadi orang nomor satu di negeri ini.

"Ternyata rakyat berkendak lain. Rakyat ingin agar Bapak SBY bisa maju lagi karena merasakan benar dampak pembangunan di era pemerintahan Bapak SBY 2004-2009. Demokrat pun dipilih 20,85 persen rakyat di Pileg 2009, dan Bapak SBY bisa maju kembali sebagai capres di Pilpres 2009," sambung dia.

Baca Juga

Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

Sebelumnya, politikus PDIP Aria Bima menyebut SBY dan Partai Demokrat masih menerapkan strategi playing victims dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Aria Bima merespons pernyataan SBY tentang Pemilu 2024 yang diduga telah diatur hanya untuk dua pasangan kandidat capres.

Menurut Aria Bima, pernyataan SBY soal dugaan adanya ‘settingan’ pada Pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri. Sebab, kata Aria Bima, SBY pada Pemilu 2004-2009 pernah mengatur agar hanya ada dua pasangan kandidat saja.

Herzaky menilai, argumen itu menunjukkan kalau PDIP memang pernah memiliki niat untuk menjegal SBY agar tak ikut menjadi kontestan Pilpres 2009.

"Jelas-jelas Bapak SBY yang mau dijegal oleh teman-teman partainya Aria Bima (Politikus PDIP), mengapa malah Aria Bima membuat hoax seakan-akan Pak SBY berupaya hanya dua pasang calon di 2009?" kata Herzaky. (Pon)

Baca Juga

Demokrat ke Aria Bima PDIP: Playing Victim Itu yang Suka Nangis saat BBM Naik

#PDIP #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan