Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 September 2022
Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Relasi Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan (PDIP) semakin memanas menjelang Pemilu 2024.

Kali ini, partai berlambang mercy itu membongkar upaya PDIP menjegal langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali maju pada gelaran Pilpres 2009.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, kala itu PDIP dan Golkar menginisiasi pembahasan aturan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Baca Juga

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

Aturan itu akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kata Herzaky, regulasi itu diduga sengaja digagas PDIP untuk menjegal SBY.

"Dengan niatan agar Bapak SBY tidak bisa maju lagi di Pilpres 2009, karena Demokrat ketika itu hanya punya kursi 7,45 persen. Ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar seperti Refly Harun dan Rocky Gerung," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (21/9)

Meski aturan itu telah disahkan, kata Herzaky, upaya dua parpol besar itu tak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin SBY kembali menjadi orang nomor satu di negeri ini.

"Ternyata rakyat berkendak lain. Rakyat ingin agar Bapak SBY bisa maju lagi karena merasakan benar dampak pembangunan di era pemerintahan Bapak SBY 2004-2009. Demokrat pun dipilih 20,85 persen rakyat di Pileg 2009, dan Bapak SBY bisa maju kembali sebagai capres di Pilpres 2009," sambung dia.

Baca Juga

Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

Sebelumnya, politikus PDIP Aria Bima menyebut SBY dan Partai Demokrat masih menerapkan strategi playing victims dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Aria Bima merespons pernyataan SBY tentang Pemilu 2024 yang diduga telah diatur hanya untuk dua pasangan kandidat capres.

Menurut Aria Bima, pernyataan SBY soal dugaan adanya ‘settingan’ pada Pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri. Sebab, kata Aria Bima, SBY pada Pemilu 2004-2009 pernah mengatur agar hanya ada dua pasangan kandidat saja.

Herzaky menilai, argumen itu menunjukkan kalau PDIP memang pernah memiliki niat untuk menjegal SBY agar tak ikut menjadi kontestan Pilpres 2009.

"Jelas-jelas Bapak SBY yang mau dijegal oleh teman-teman partainya Aria Bima (Politikus PDIP), mengapa malah Aria Bima membuat hoax seakan-akan Pak SBY berupaya hanya dua pasang calon di 2009?" kata Herzaky. (Pon)

Baca Juga

Demokrat ke Aria Bima PDIP: Playing Victim Itu yang Suka Nangis saat BBM Naik

#PDIP #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - 1 jam, 56 menit lalu
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
PDIP akan selalu mendukung keadilan bagi rakyat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Bagikan