Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 September 2022
Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Relasi Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan (PDIP) semakin memanas menjelang Pemilu 2024.

Kali ini, partai berlambang mercy itu membongkar upaya PDIP menjegal langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali maju pada gelaran Pilpres 2009.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, kala itu PDIP dan Golkar menginisiasi pembahasan aturan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Baca Juga

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

Aturan itu akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kata Herzaky, regulasi itu diduga sengaja digagas PDIP untuk menjegal SBY.

"Dengan niatan agar Bapak SBY tidak bisa maju lagi di Pilpres 2009, karena Demokrat ketika itu hanya punya kursi 7,45 persen. Ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar seperti Refly Harun dan Rocky Gerung," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (21/9)

Meski aturan itu telah disahkan, kata Herzaky, upaya dua parpol besar itu tak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin SBY kembali menjadi orang nomor satu di negeri ini.

"Ternyata rakyat berkendak lain. Rakyat ingin agar Bapak SBY bisa maju lagi karena merasakan benar dampak pembangunan di era pemerintahan Bapak SBY 2004-2009. Demokrat pun dipilih 20,85 persen rakyat di Pileg 2009, dan Bapak SBY bisa maju kembali sebagai capres di Pilpres 2009," sambung dia.

Baca Juga

Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

Sebelumnya, politikus PDIP Aria Bima menyebut SBY dan Partai Demokrat masih menerapkan strategi playing victims dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Aria Bima merespons pernyataan SBY tentang Pemilu 2024 yang diduga telah diatur hanya untuk dua pasangan kandidat capres.

Menurut Aria Bima, pernyataan SBY soal dugaan adanya ‘settingan’ pada Pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri. Sebab, kata Aria Bima, SBY pada Pemilu 2004-2009 pernah mengatur agar hanya ada dua pasangan kandidat saja.

Herzaky menilai, argumen itu menunjukkan kalau PDIP memang pernah memiliki niat untuk menjegal SBY agar tak ikut menjadi kontestan Pilpres 2009.

"Jelas-jelas Bapak SBY yang mau dijegal oleh teman-teman partainya Aria Bima (Politikus PDIP), mengapa malah Aria Bima membuat hoax seakan-akan Pak SBY berupaya hanya dua pasang calon di 2009?" kata Herzaky. (Pon)

Baca Juga

Demokrat ke Aria Bima PDIP: Playing Victim Itu yang Suka Nangis saat BBM Naik

#PDIP #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan