Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 19 September 2022
Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil membuat PDI Perjuangan (PDIP) berang.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkit dugaan kecurangan masif era SBY yang membuat suara Partai Demokrat naik menjadi 300 persen pada tahun 2009. Partai Demokrat pun menjawab tudingan PDIP tersebut.

Baca Juga

Partai Demokrat Tolak Rencana Penghapusan Daya Listrik 450 VA

"Bang Hasto, Demokrat Tahun 2009 suaranya bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Senin (19/9).

Herzaky mengungkapkan di era kepemimpinan SBY rakyat miskin dan pengangguran semakin sedikit, dan gaji PNS termasuk guru dan TNI Polri hampir tiap tahun meningkat.

"Daya beli masyarakat tinggi. Pendapatan per kapita meningkat drastis. Dan, keuangan negara stabil. Bahkan hutang minim. Pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik," ungkapnya.

Baca Juga

SBY Turun Gunung karena Anggap Ada Tanda-Tanda Kecurangan Pemilu 2024

Selain itu, kata Herzaky, hubungan antar-umat beragama dan antar suku bangsa juga sangat baik dan rukun serta tidak ada polarisasi antar anak bangsa. Bahkan, kata dia, oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, apalagi dikriminalisasi.

"Ya makanya wajar saja, suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis. Jadi, rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan di pemerintahan era SBY. Bukan hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja," tegas Herzaky.

Sebelumnya, Hasto menyebutkan data-data dugaan kecurangan pemilu pada era SBY tahun 2009. Saat itu suara Partai Demokrat naik hingga 300 persen dari raihan suara pada Pemilu 2004.

Anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengungkap adanya kecurangan daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral SBY dan Partai Demokrat.

Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga

Elite Demokrat Dengar Kabar Ada ‘Genderuwo’ yang Ingin Jegal Anies Jadi Capres

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Bagikan