Wisnu Cipto
MerahPutihcom - PDIP menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung Sikap penolakanan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP
“Rakernas I partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, menyampaikan hasil Rakernas di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1).
Baca juga:
Hak Rakyat Tidak Boleh Diganggu Gugat
Menurut dia, PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah tidak boleh diganggu gugat. PDIP juga menekankan pembatasan biaya kampanye serta profesionalitas penyelenggara pemilu.
Jamaluddin mengungkapkan sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan bagi kepentingan modal.
“Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita,” tuturnya
Baca juga:
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
E-Voting Jadi Solusi Penghematan
Terkait tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada. partai besutan Megawati Soekarnoputri itu merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dengan penerapan teknologi.
“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” tandas Jamaluddin, dikutip Antara (*)
