Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Herman menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan mengenai penggantian menteri maupun wakil menteri berada di tangan presiden.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujar Herman Khaeron di Jakarta, Kamis (29/1).
Ia menambahkan, jika reshuffle dilakukan karena kebutuhan pemerintahan, maka hal tersebut wajar dilakukan.
“Silakan jika itu kebutuhan presiden,” sambungnya.
Baca juga:
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Kursi Wamenkeu Kosong, KSP Qodari Akui Logis Bakal Ada Reshuffle Kabinet
Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menyatakan bahwa partainya menghormati sepenuhnya kewenangan presiden terkait reshuffle kabinet.
“Golkar konsisten bahwa urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden, baik soal waktu, cakupan, alasan, maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji.
Seperti diketahui, Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/1).
Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu kemudian memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Dengan mundurnya Thomas, posisi Wamenkeu yang ditinggalkan dipastikan akan diisi oleh sosok baru, sehingga memicu spekulasi terkait kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat. (Pon)
